Sejarah Besar! 4 Perjanjian Islam yang Membentuk Politik Dunia
- Perjanjian Aqabah menandai awal pembentukan komunitas Muslim di Madinah
- Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi
- Perjanjian Sèvres memecah wilayah kekuasaan Ottoman setelah Perang Dunia I
Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa perjanjian penting yang berperan dalam membentuk dinamika politik dunia. Perjanjian-perjanjian ini bukan hanya sekadar kesepakatan antar kelompok, tetapi juga menjadi titik awal perubahan besar dalam pemerintahan, diplomasi, dan hubungan antar bangsa.
Melalui perjanjian ini, berbagai konflik berhasil diselesaikan, batas wilayah ditetapkan, serta prinsip keadilan dan toleransi ditegakkan. Bahkan, pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dan menjadi bagian penting dalam kajian sejarah politik global. Penasaran apa saja perjanjiannya? Yuk, simak!
1. Perjanjian Aqabah (621-622 M)
Perjanjian Aqabah adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menandai awal mula pembentukan komunitas Muslim di Madinah. Dilansir dari Al-Islam.org, perjanjian ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu pada tahun 621 M dan 622 M, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan penduduk Yathrib (Madinah) di Aqabah, dekat Mina.
Pada tahap pertama, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj berjanji untuk menerima ajaran Islam dan menjalankan prinsip-prinsip moral seperti tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak mereka.
Setahun kemudian, pada perjanjian kedua, sebanyak 75 orang dari Yathrib memberikan sumpah setia untuk melindungi Nabi Muhammad dengan segala risiko. Perjanjian ini menjadi dasar bagi Hijrah ke Madinah, yang tidak hanya mengakhiri penindasan terhadap umat Islam di Mekah tetapi juga membuka jalan bagi pembentukan negara Islam pertama di Madinah. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana diplomasi dan komitmen bersama dapat menciptakan perubahan besar dalam sejarah politik dunia.
2. Piagam Madinah (622 M)
Piagam Madinah, yang disusun pada tahun 622 M setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, merupakan dokumen penting yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di komunitas Muslim dan non-Muslim di kota tersebut.
Dilansir dari The Journal of Islamic Studies, piagam ini dikenal sebagai konstitusi pertama dalam sejarah yang mengatur hubungan antar kelompok dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam dokumen ini, Nabi Muhammad menjalin perjanjian antara kaum Muhajirin (pendatang dari Mekah) dan Anshar (penduduk asli Madinah), serta suku-suku lainnya, untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai.
Piagam Madinah berisi sekitar 47 pasal yang mencakup kebebasan beragama, perlindungan harta benda, dan larangan terhadap tindakan kejahatan. Oleh karena itu, piagam ini tidak hanya menjadi landasan hukum bagi masyarakat Madinah, tetapi juga menunjukkan semangat toleransi dan kerjasama di antara berbagai komunitas.
3. Perjanjian Najran (632 M)
Pada tahun 632 M, Nabi Muhammad menerima delegasi dari komunitas Nasrani Najran yang datang ke Madinah untuk berdialog mengenai perbedaan keyakinan mereka. Dilansir dari World History Encyclopedia, meskipun terjadi perdebatan teologis, Nabi Muhammad memilih pendekatan damai dengan menawarkan kesepakatan yang memberikan kebebasan beragama kepada mereka.
Perjanjian ini memungkinkan kaum Nasrani Najran untuk tetap menjalankan agama mereka tanpa paksaan, dengan syarat membayar jizyah (pajak perlindungan) sebagai bentuk kesepakatan hidup berdampingan dalam keamanan.
Kesepakatan ini mencerminkan prinsip toleransi dan keadilan dalam Islam, sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana dialog dan diplomasi dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara berbagai komunitas tanpa harus menempuh jalur konflik.
4. Perjanjian Sevres, 1920
Pada 10 Agustus 1920, Kesultanan Ottoman menandatangani Perjanjian Sèvres, yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik dunia. Dilansir dari Britannica, perjanjian ini secara drastis mengubah peta geopolitik dengan memecah wilayah kekuasaan Ottoman setelah kekalahannya dalam Perang Dunia I.
Wilayah-wilayah seperti Palestina, Suriah, dan Irak ditempatkan di bawah mandat Inggris dan Prancis, sementara Armenia dan Hijaz didirikan sebagai negara baru. Yunani memperoleh wilayah Izmir, dan Italia mendapatkan pengaruh di Anatolia bagian selatan. Perjanjian ini tidak hanya mengakhiri Kesultanan Ottoman sebagai kekuatan besar, tetapi juga memicu perlawanan nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk.
Gerakan ini melahirkan Perang Kemerdekaan Turki, yang akhirnya menggantikan Perjanjian Sèvres dengan Perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Dampak dari perjanjian ini sangat besar, karena tidak hanya membentuk negara-negara baru di Timur Tengah tetapi juga menciptakan dinamika politik yang terus berpengaruh hingga hari ini.
Dengan memahami sejarah ini membantu kita menerapkan nilai-nilai tersebut dalam menciptakan hubungan antarbangsa yang lebih damai, adil, dan penuh toleransi.
