Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan BRI sudah menyalurkan Rp1.106 triliun kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Adapun untuk 2025, BRI menargetkan penyaluran Rp300 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR). "Dan (BRI) sudah menangani 50 juta nasabah (UMKM)," ucap Airlangga dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).
Di saat yang sama, Airlangga berseloroh bahwa banyak capaian pemerintahan Prabowo Subianto sepanjang 100 hari salah satunya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) seperti hapus utang dan hapus tagih.
"Walaupun Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tidak menyampaikan program 100 hari, namun kita sudah 100 hari pemerintahan. Capaiannya sudah banyak," kata Airlangga.
Sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2024, pelaksanaan program hapus tagih piutang macet dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, dimana Pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM termasuk dengan memudahkan akses pembiayaan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
Airlangga menyebut sektor usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup sekitar 99 persen total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 60,51 persen, serta menyerap banyak tenaga kerja.
"Jadi ini target untuk ekspor kontrak tahun ini. Dan UMKM adalah tulang punggung karena ini adalah menyerap 60 persen daripada PDB dan 97 persen tenaga kerja," tegas Airlangga.
Adapun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional saat ini baru mencapai sekitar 15,7 persen dari total ekspor nasional, masih di bawah Singapura 41 persen dan Thailand 29 persen.
Lebih rinci, pemerintah telah melaksanakan berbagai dukungan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk menunjang kegiatan ekspor, antara lain melalui pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam.
Di samping itu, Pemerintah sudah menugaskan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) untuk menyediakan pembiayaan bagi UMKM ekspor, di antaranya melalui Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE) yang menyediakan kebutuhan modal kerja khusus ekspor, serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi.
Dukungan program penguatan kapasitas UMKM ekspor, termasuk pembiayaan serta inovasi seperti pelatihan dan pendampingan berbasis digital, berperan penting untuk memperluas basis UMKM ekspor. Penyusunan database UMKM ekspor juga menjadi penting agar program dapat disinergikan dan tepat sasaran.