Anggota BAKN DPR: Pupuk Subsidi Harus Jual Langsung di Desa
- Pupuk bersubsidi dijual langsung di desa untuk mencegah mafia dan harga mahal.
- Perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Perpres tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Jakarta, IDN Times - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Melchias Markus Mekeng mendorong agar pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Menurutnya, mekanisme ini bisa mencegah mafia dan mahalnya harga pupuk.
Hal tersebut disampaikan Mekeng menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.
Berubahnya mekanisme ini karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.
Ia menjelaskan solusinya ialah dengan menyalurkan pupuk secara langsung ke pengusaha lokal di desa. Kemudian menggandeng bank yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.
“BRI yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” kata Mekeng dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Ia mengatakan, di desa-desa sudah banyak pengusaha lokal yang muncul. Bank harus berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.
Saat mereka mengajukan pinjaman, bank tidak mungkin langsung menyetujui tetapi melihat track record dari peminjam. Bank punya kapasitas menilai kelayakan peminjam karena bisa survei secara langsung ke desa.
1. Jalur distribusi cukup panjang
Mekeng menjelaskan, selama ini pupuk subsidi menjadi mahal karena melalui jalur distribusi yang cukup panjang.
“Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” tuturnya.
2. Gapoktan di berbagai daerah belum siap
Mekeng tak memungkiri ada ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, untuk memperlancar distribusi pupuk subsidi, bisa menggandeng bank milih pemerintah, salah satunya BRI.
Di sisi lain, upaya tersebut sejalan dengan amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Tujuan kehadiran Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.
“Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, bank bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” papar Mekeng.
3. Soroti mafia pupuk
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk mahal. Karena jika persoalan mafia tidak diberantas maka Perpres yang dikeluarkan berpotensi tidak akan berjalan lancar.
“Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” ucap Mekeng.
