Jakarta, IDN Times - Di tengah lantangnya upaya menjaga keberlangsungan bumi, muncul konsep ekonomi biru alias blue economy. Di Indonesia, blue economy dianggap sebagai jembatan keberlanjutan dan kesejahteraan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Sesuai namanya, ekonomi biru memang fokus pada sumber daya laut. Pemberdayaan laut dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir.
Berikut ulasan lengkap mengenai apa itu blue economy?
Tanpa disadari, blue economy sebenarnya ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebab, sektor yang ada dalam blue economy antara lain perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim.
Dikutip dari situs resmi Kadin, Rabu (13/11/2024), blue economy memiliki potensi penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Melalui program blue economy diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat regional dan nasional, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan penerimaan pajak negara.
“Kadin Indonesia mendukung penuh upaya pemerintah dengan menyusun panduan dalam menetapkan sektor-sektor ekonomi biru yang tepat dan berkelanjutan,” bunyi pernyataan Kadin dalam situs resminya.
Indonesia sebagai negara maritim memiliki peran besar dalam penerapan blue economy. Apalagi, Indonesia merupakan negara kedua terbesar dalam produksi ikan dunia, dengan total nilai mencapai 29,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau 2,6 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan memegang 10 persen dari total ekspor perikanan dunia.
Pemerintah juga telah meluncurkan peta jalan alias road map penerapan ekonomi biru, seperti yang tertuang dalam buku Blue Economy Development Framework for Indonesia’s Economic Transformation atau Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru untuk Transformasi Ekonomi di Indonesia.
Kerangka itu bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, membangun kapasitas masyarakat lokal, dan meningkatkan investasi dalam sektor kelautan dan perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri menetapkan lima kebijakan blue economy. Dikutip dari situs resmi KKP, kebijakan pertama adalah perluasan kawasan konservasi laut.
Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Ketiga, pembangunan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan. Kemudian, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan.
Implementasi lima program tersebut untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pesisir, dengan mengedepankan produksi perikanan yang bertanggung jawab pada keberlanjutan ekosistem.
Program ini juga mengakomodir dilakukannya perluasan kawasan konservasi untuk menjaga ekosistem laut tetap sehat. Di samping itu, lima program blue economy menjadi bagian dari upaya KKP mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 melalui sektor kelautan dan perikanan.