Apindo Soroti Kompleksitas PHK Massal di Industri Tekstil
- Perjanjian dagang RI, Kanda, dan Uni Eropa harus dimanfaatkan untuk memperkuat industri TPT
- Kawal implementasi di lapangan bersama pemangku kepentingan untuk membangun daya saing TPT
- Apindo berkomitmen menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong investasi pada modernisasi mesin serta penelitian dan pengembangan
Jakarta, IDN Times – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sangat kompleks, sehingga tidak bisa hanya dikaitkan dengan satu kementerian ataupun semata-mata dianggap sebagai kesalahan pemerintah.
“Pihak-pihak yang menuduh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebaiknya menyampaikan data dan analogi yang benar. Masalah PHK massal di industri tekstil bukan hanya urusan satu kementerian atau satu pihak. Diperlukan pemikiran jernih dan strategi solusi berbasis data,” kata Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto dalam keterangannya, Juma (26/9/2025).
1. Perjanjian dagang RI, Kanda dan Uni Eropa harus dimanfaatkan
Menurut Anne, momentum perjanjian dagang yang baru disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Kanada dan Uni Eropa (EU) seharusnya dimanfaatkan semua pihak untuk menyatukan persepsi, sekaligus membenahi serta memperkuat daya saing industri TPT dari hulu hingga hilir di pasar domestik maupun internasional.
“Iklim usaha di industri TPT nasional harus dibenahi bersama, bukan dengan saling menyalahkan. Tingkat kepercayaan antar-pemangku kepentingan perlu dipupuk demi memperkuat industri padat karya di sektor TPT,” ujarnya.
2. Kawal implementasi di lapangan
Anne menambahkan, pengusaha bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pekerja, sebaiknya fokus berdialog secara intensif, berorientasi pada solusi, serta mengawal implementasi di lapangan secara bersama-sama.
“Kondisi ini penting untuk membangun daya saing TPT di tingkat lokal maupun global,” ujarnya.
3. Apindo berkomitmen ciptakan lapangan pekerjaan
Apindo, lanjut Anne, tetap berkomitmen menciptakan lapangan kerja (job creation) sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Ia mendorong agar pelaku usaha dari hulu hingga hilir bersatu membangun industri TPT nasional.
Selain itu, Anne mengingatkan pentingnya investasi pada modernisasi mesin dan peningkatan penelitian serta pengembangan (R&D).
"Banyak mesin di industri hulu masih tua. Kita seharusnya fokus berinvestasi pada mesin-mesin terbaru agar lebih kompetitif, sekaligus meningkatkan pengembangan produk untuk menambah nilai tambah,” tuturnya.
Apindo menegaskan, tudingan yang menyalahkan Kemenperin atas maraknya PHK di industri TPT tidak berdasar. Menurut Anne, persoalan PHK massal jauh lebih kompleks karena melibatkan banyak faktor struktural dan eksternal, sehingga tidak bisa dilimpahkan hanya pada satu kementerian.
