Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan peraturan teknis tentang kewajiban iuran penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi karyawan akan rampung sebelum masa jabatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Jokowi) berakhir.
“(Aturan teknis Tapera beres di periode Jokowi?) Beres, ini kan masih lama (masa akhir jabatannya),” tutur Airlangga saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jumat (31/5/2024).
Di tengah polemik iuran ini, Airlangga pun berharap agar rencana penyelenggaraan iuran tapera bagi karyawan ini bisa disosialisasikan ke masyarakat dengan jelas, seperti bagaimana manfaatnya, dan besaran bunganya. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman persepsi.
“Bagaimana orang bisa dapat kredit untuk perumahan yang lebih mudah. Nah, tentu kan ada dua program, perumahan rumah baru, pemilikan rumah baru dan renovasi. Kemudian channeling perbankannya melalui mana,” jelas Airlangga.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.
Pada Ayat 2 Pasal 15, mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
Adapun untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 3, yakni besaran simpanan peserta untuk pekerja mandiri ditanggung sepenuhnya oleh pekerja mandiri tersebut.
BP Tapera memiliki anggota komite dan komisioner, antara lain:
A. Komite Tapera, terdiri dari :
B. Komisioner dan Deputi Komisioner, terdiri dari: