Jakarta, IDN Times - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp23 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Anggaran tersebut lebih rendah dari usulan awal pemerintah sebesar Rp31,1 triliun. Kesepakatan ini menjadi bagian dari pembahasan RAPBN 2027 yang dilakukan Banggar DPR bersama pemerintah.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, alokasi anggaran tersebut memberikan kepastian bagi PPPK terkait pembayaran gaji pada tahun depan sekaligus menjawab kekhawatiran mengenai keberlanjutan kontrak mereka.
"Kesepakatan Banggar DPR dengan pemerintah soal gaji P3K ini mengakhiri ketidakpastian gaji mereka, serta menepis kekhawatiran para PPPK akan diputus kontraknya. Dengan anggaran yang sudah kami sepakati melalui RAPBN tahun 2027 sebesar Rp23 triliun, maka tenaga P3K tidak perlu khawatir lagi," ujar Said, Rabu (16/9/2026).
Ia menjelaskan dalam skema yang disepakati, pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan gaji PPPK yang selama ini mayoritas ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk guru dan tenaga pendidik di daerah.
Menurut Said, PPPK memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Tenaga pendidik menjadi salah satu garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
"Oleh sebab itu, kami di Banggar DPR perlu untuk memberi kepastian terhadap kebutuhan anggaran mereka ke depan," katanya.
Said menjelaskan, keputusan tersebut juga menindaklanjuti kesepakatan antara pimpinan DPR dan perwakilan PPPK yang sebelumnya meminta kejelasan mengenai keberlanjutan pekerjaan mereka. Melalui kesepakatan tersebut, tanggung jawab pembayaran gaji PPPK dialihkan dari anggaran daerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Dengan keputusan ini, kami berharap para tenaga PPPK tidak perlu khawatir, karena negara telah memastikan kebutuhan gaji mereka di tahun depan. Kami minta para PPPK terus bekerja dan terus mengembangkan diri agar kualitas pendidikan di daerah semakin baik," ujar Said.
Di sisi lain, pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke pemerintah pusat diharapkan dapat meringankan beban APBD. Dengan berkurangnya beban belanja rutin, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai agenda pembangunan lainnya.
"Kabar baik ini sekaligus memberi angin segar bagi daerah, agar tidak dibayang-bayangi lagi dengan berbagai persoalan yang terkait dengan kelangsungan PPPK ke depan. Hal ini juga akan meringankan beban APBD, sehingga menjadi kesempatan bagi daerah untuk bisa menyelenggarakan agenda pembangunan karena berkurangnya beban anggaran rutin untuk PPPK," kata Said.