BI Serap SBN Rp332,1 T Sepanjang 2025 untuk Biayai Program Pemerintah

27 Jan 2026, 19:42 WIB

Triyan Pangastuti

BI Serap SBN Rp332,1 T Sepanjang 2025 untuk Biayai Program Pemerintah

Konferensi Pers KSSK per Januari 2026. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

BI serap SBN Rp332,1 T sepanjang 2025 untuk biayai program pemerintah
Likuiditas dipasok melalui pembelian SBN untuk program strategis pemerintah
BI juga memberikan remunerasi atas penempatan dana bank sebesar 25 basis poin

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan total nilai mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025. Pembelian ini merupakan bagian dari strategi operasi moneter pro-market yang ekspansif untuk menjaga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan domestik.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, dari total pembelian tersebut, Rp246,6 triliun dilakukan melalui skema debt switching dengan pemerintah. Pembelian SBN dilanjutkan sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026 sebesar Rp23,7 triliun

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

1. Likuiditas dipasok melalui pembelian SBN untuk program strategis pemerintah

Ilustrasi Obligasi/Surat Berharga (IDN Times/Aditya Pratama)

Perry menjelaskan, likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung mendukung pendanaan berbagai program ekonomi strategis pemerintah.

"Sebagai contoh, sebagian dari SBN tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, seperti pembangunan perumahan dan Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.

Selain memborong SBN, Perry menjelaskan, ekspansi likuiditas tercermin dari penurunan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Posisi instrumen moneter ini menyusut dari Rp919,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp730,9 triliun di akhir 2025, dan relatif stabil pada level tersebut hingga pekan ketiga Januari 2026. Penurunan outstanding SRBI mengindikasikan adanya aliran likuiditas yang kembali dilepas ke pasar.

2. BI juga memberikan remunerasi atas penempatan dana bank sebesar 25 basis poin

Logo Bank Indonesia

Tak hanya itu, Perry menjelaskan, BI telah memberikan remunerasi atas penempatan dana bank pada excess liquidity (kelebihan likuiditas) sebesar 25 basis poin atau di bawah tingkat bunga dari deposit facility sebesar 3,5 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memanfaatkan kelebihan likuiditas untuk penyaluran kredit ke sektor riil.

Selain itu, BI juga mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing guna memperkuat transmisi kebijakan moneter, yang diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong penurunan suku bunga dan mempercepat ekspansi likuiditas.

"Salah satu langkah yang ditempuh adalah penguatan efektivitas penerbitan Bank Indonesia Floating Rate Note (FRN) dan pengembangan Overnight Index Swap (OIS) dengan tenor lebih dari overnight, untuk membentuk struktur suku bunga yang lebih efisien di pasar uang," ucapnya.

Dengan berbagai langkah ini, BI berharap pasar uang dan pasar valuta asing semakin dalam, sehingga transmisi kebijakan moneter dapat berjalan lebih efektif dan mendukung kestabilan ekonomi domestik.

3. BI tingkatkan peran dealer utama dorong transaksi SRBI di pasar sekunder

Konferensi Pers KSSK per Januari 2026. (IDN Times/Triyan).

BI juga terus memperkuat peran dealer utama dalam meningkatkan transaksi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder serta memperbesar transaksi Repurchase Agreement (Repo) antar pelaku pasar melalui Central Counterparty (CCP). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan memberikan dukungan yang lebih besar bagi pergerakan pasar yang efisien.

Dengan kebijakan ini, BI berharap dapat meningkatkan efisiensi transmisi kebijakan moneter dan mendukung stabilitas ekonomi, serta memfasilitasi pertumbuhan sektor riil yang lebih inklusif dan berkelanjutan.