BKI Kaji Mitigasi Tumpahan Minyak di Fasilitas Migas
- BKI memaparkan riset pengembangan aturan sistem Single Point Mooring (SPM) di OTC Asia 2026 untuk memperkuat mitigasi risiko tumpahan minyak dan menjaga keselamatan operasional fasilitas migas lepas pantai.
- Riset menyoroti pentingnya peningkatan integritas struktur fasilitas lepas pantai yang menua, menghadapi risiko korosi dan kelelahan material agar tetap memenuhi standar keselamatan internasional.
- Studi dilakukan bersama SKK Migas dan ITS, melibatkan kolaborasi akademisi serta praktisi industri guna menyusun rekomendasi teknis dan berdiskusi dengan perusahaan energi global terkait standar keselamatan migas.
Jakarta, IDN Times - Industri minyak dan gas bumi (migas) menghadapi tantangan risiko operasional yang tinggi, khususnya pada aspek keselamatan dan keamanan fasilitas lepas pantai.
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI memaparkan hasil riset mengenai pengembangan aturan sistem Single Point Mooring (SPM) dalam Offshore Technology Conference (OTC) Asia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Sistem SPM memegang peranan krusial sebagai titik penghubung dalam proses pemuatan (loading) dan pembongkaran (offloading) minyak dari fasilitas lepas pantai ke kapal tanker," kata Offshore Engineer PT BKI, Hafizh Muhammad Naufal Shidqi dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).
Menurut dia, aspek keselamatan pada sistem tersebut menjadi prioritas utama guna memitigasi risiko kegagalan yang dapat berdampak fatal bagi operasional maupun lingkungan.
1. Tekankan mitigasi risiko sistem SPM
Dalam riset bertajuk Evaluating The Dynamic Behaviors of Offloading Arrangement Variations on Existing Single Point Mooring Structure to Improve the Safety Assurance of Classification Society, Hafizh menjelaskan urgensi kajian terletak pada perlunya meningkatkan kepastian keselamatan aset.
Melalui riset tersebut, BKI memberikan masukan teknis untuk memperkuat aturan klasifikasi pada fasilitas yang sudah beroperasi agar tetap memenuhi standar keamanan.
"Fokus utama kami adalah meningkatkan kepastian keselamatan aset. Kegagalan pada sistem SPM tidak hanya mengganggu operasional, tetapi juga berisiko menyebabkan tumpahan minyak yang dapat merusak ekosistem laut secara masif," ujar dia.
2. Tantangan integritas infrastruktur lepas pantai
Selain aspek teknis sistem, integritas struktur fasilitas yang telah beroperasi dalam jangka waktu lama menjadi tantangan tersendiri. Seiring bertambahnya usia fasilitas, risiko kelelahan struktur (fatigue) dan korosi cenderung meningkat.
Keamanan dalam industri migas tidak terbatas pada keselamatan pekerja, melainkan juga ketahanan infrastruktur terhadap kondisi laut yang ekstrem.
Sebagai badan klasifikasi nasional, BKI memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aset lepas pantai di Indonesia memenuhi standar internasional.
Di tengah forum yang dihadiri lebih dari 25 ribu profesional dari 89 negara tersebut, BKI berupaya memperkuat standar keselamatan migas melalui pemanfaatan teknologi dan riset berbasis data.
3. Libatkan otoritas migas dan perguruan tinggi
Riset BKI disusun melalui kerja sama dengan SKK Migas dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang mengintegrasikan perspektif praktis maupun akademis. Delegasi BKI dipimpin oleh Senior Manager Pemasaran Offshore Klas Cabang Utama Klas Tanjung Priok, Eko Maja Priyanto.
Dalam pengerjaannya, kajian juga melibatkan Koordinator Perkapalan dan Kemaritiman SKK Migas, Willy Yuniar, serta Guru Besar ITS, Prof. Ir. Eko Budi Djatmiko.
Selain memaparkan hasil riset, delegasi BKI melakukan diskusi teknis mengenai standar keselamatan bersama sejumlah perusahaan energi internasional, seperti Petronas, Eni S.p.A., dan Yinson Holdings Berhad.
