Daftar Entitas yang Bakal Diberi Konsesi Tambang, Bukan cuma Ormas!

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang melalui badan usaha yang mereka miliki.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan.

Namun, ormas yang berminat harus memenuhi persyaratan ketat, termasuk memiliki badan usaha berbadan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh ormas tersebut, serta memastikan pengelolaan tambang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik.

Selain itu, kepemilikan saham ormas pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan menteri, dan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak peraturan ini berlaku.

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. Hal itu sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang sedang dibahas.

Dalam draf perubahan keempat RUU Minerba, terdapat pasal yang mengusulkan agar perguruan tinggi dapat mengelola tambang. 

Dalam pembahasan revisi UU Minerba, terdapat usulan untuk memberikan prioritas pengelolaan tambang kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam RUU tersebut pemberian prioritas pengelolaan tambang dengan luas lahan di bawah 2.500 hektare kepada UKM.

Namun, hingga kini, proses pembahasan mengenai pemberian izin tambang kepada UKM masih berada di tingkat legislatif dan belum mencapai tahap akhir.