4 Negara yang Menerapkan Sistem Ekonomi Campuran, Ada Indonesia?
Jakarta, IDN Times - Sistem ekonomi campuran merupakan sebuah sistem ekonomi yang memadukan dua jenis sistem ekonomi atau lebih. Sistem ekonomi campuran lebih dikenal dengan dual economy karena menggabungkan aspek kapitalisme dan sosialisme.
Kemunculan sistem ekonomi campuran sebenarnya merupakan solusi atas pertentangan pemegang ideologi liberalisme (kapitalisme) yang memakai sistem ekonomi pasar dengan pemegang ideologi Sosialisme (komunisme) yang memakai sistem ekonomi komando. Umumnya sistem ekonomi campuran diterapkan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia.
Selain Indonesia, kira-kira negara mana lagi ya yang menerapkan sistem ekonomi ini? Simak ulasan di bawah ini untuk mengetahui informasi lengkapnya!
1. Indonesia
Sistem ekonomi campuran yang diterapkan di Indonesia disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Seperti namanya, ekonomi Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini juga sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 yang terkait dengan sistem ekonomi.
Sebelum menerapkan sistem ekonomi campuran atau Pancasila, Indonesia sempat mengamalkan sistem perekonomian liberal karena dipengaruhi persoalan politik kala itu. Terdapat 3 fase perekonomian yang pernah dialami Indonesia.
Fase pertama, disebut sebagai Ekonomi Orde Lama (1945-1965). Pada masa ini Indonesia menerapkan sistem liberal. Fase kedua, disebut Ekonomi Orde Baru (1996-1998). Di fase ini Indonesia juga masih mengamalkan sistem ekonomi liberal.
Fase ketiga, sekaligus yang terakhir terjadi setelah orde baru hingga saat ini, disebut ekonomi reformasi. Ekonomi reformasi menerapkan sistem ekonomi campuran dengan ideologi Pancasila.
2. India
India juga menjadi negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Meski pada kenyataannya, sejak awal kemerdekaan, mereka lebih condong pada paham sosialis dengan mengacu pada kebijakan yang bersifat sosial-demokratis.
Campur tangan pemerintah yang dapat dikatakan cukup tinggi karena berfokus pada pemerataan dan kesejahteraan publik mengakibatkan kreativitas masyarakat kecil mati dan sulit berkembang. Sebab, segala hal telah diatur dan dikendalikan pemerintah.
Dikutip dari Zenius, hal tersebut menyebabkan lambatnya pertumbuhan dan maraknya korupsi pada pemerintahan India. Namun, sejak beralih ke sistem ekonomi campuran, terutama pada 1997, ekonomi mereka mulai menunjukkan pertumbuhan.
Pertumbuhan perekonomian tersebut didukung oleh beberapa hal, seperti industri pariwisata Taj Mahal, industri otomotif TVS motor, dan industri tekstil.
3. Filipina
Filipina menjadi negara selanjutnya yang menerapkan sistem ekonomi campuran. Angka korupsi yang terus meningkat di negara tersebut menyebabkan perekonomian dan kondisi politik Filipina tak stabil.
Sejak pergantian presiden baru dan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, ekonomi Filipina perlahan mulai pulih dan bangkit. Pemerintah menerapkan ekonomi campuran dan mengatur kegiatan ekonomi swasta dengan tujuan agar perekonomian Filipina dapat berpindah dari agrikultur menjadi perekonomian yang mengedepankan sektor manufaktur dan jasa.
Kegiatan ekonomi mereka saat ini berfokus pada bidang elektronik, otomotif, pengolahan makanan, pertambangan, dan tekstil. Pada tahun 2012-2013 perekonomian mereka bergerak cepat hingga mampu melabeli diri sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Asia.
Kebebasan yang diberikan pemerintah pada pihak swasta mampu membuat pihak swasta menyumbang 95 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dalam perekonomian mereka.
4. Malaysia
Negara yang bertetangga dengan Indonesia ini memiliki dua sistem ekonomi, yaitu sistem Sara Diri dan sistem Komersil. Sistem Sara Diri artinya kemampuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sendiri melalui kegiatan berkebun dan bercocok tanam, serta perikanan dan kehutanan. Bila ada kelebihan produksi, baru diperjualbelikan.
Sementara, sistem komersil adalah kegiatan ekonomi yang menekankan pada pasar terbuka, misalnya penanaman modal, investasi asing, teknologi baru, pengenalan jenis tanaman baru, dan sebagainya. Karenanya, peran pemerintah Malaysia sebetulnya sangat kecil dalam mengatur perekonomian.
