Di Brasil, Warga Kelas Menengah Kini Bebas Pajak
- Senat Brasil mengesahkan RUU yang menetapkan ambang batas pembebasan pajak penghasilan naik ke 5 ribu real Brasil (Rp15,5 juta) per bulan, dari sebelumnya 3.036 real Brasil (Rp9,4 juta).
- Kebijakan ini akan mengecualikan sekitar 16 juta warga kelas menengah Brasil dari pajak penghasilan mulai tahun 2026.
- Peningkatan pajak untuk penghasilan tinggi dan dividen RUU tersebut memperkenalkan pajak minimum progresif bagi pendapatan di atas 600 ribu real Brasil (Rp1,8 miliar) per tahun.
Jakarta, IDN Times - Brasil membebaskan jutaan warga kelas menengah dari pajak penghasilan. Kebijakan tersebut berlaku sejak Senat Brasil menyetujui RUU yang mengatur hal itu pada Rabu (5/11/2025). Langkah ini didanai dengan menaikkan pajak bagi kalangan berpenghasilan tinggi dan atas dividen yang diterima pemilik modal.
Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi pajak yang digagas pemerintah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Keputusan Senat ini menjadi kemenangan besar bagi pemerintahan Lula yang ingin mendorong keadilan sosial melalui perpajakan.
1. Pembebasan pajak bagi kelas menengah Brasil
Senat Brasil mengesahkan RUU yang menetapkan ambang batas pembebasan pajak penghasilan naik ke 5 ribu real Brasil (Rp15,5 juta) per bulan, dari sebelumnya 3.036 real Brasil (Rp9,4 juta). Kebijakan ini akan mengecualikan sekitar 16 juta warga kelas menengah Brasil dari pajak penghasilan mulai tahun 2026.
Selain itu, tarif pajak juga dipangkas untuk pekerja berpenghasilan antara 5 ribu real Brasil (Rp15,5 juta) hingga 7.350 real Brasil (Rp22,9 juta) per bulan.
"Inisiatif ini dirancang untuk meringankan beban pajak keluarga kelas menengah dan mendukung inklusi sosial," kata Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad, dilansir Bloomberg.
2. Peningkatan pajak untuk penghasilan tinggi dan dividen
Agar pemerintah dapat menutupi potensi kehilangan pendapatan akibat pembebasan pajak kelas menengah, RUU tersebut memperkenalkan pajak minimum progresif bagi pendapatan di atas 600 ribu real Brasil (Rp1,8 miliar) per tahun. Pajak ini terutama menargetkan sekitar 140 ribu individu dengan penghasilan sangat tinggi.
Selain itu, pajak sebesar 10 persen akan dikenakan pada dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, baik warga maupun non-warga, mulai Januari 2026.
"Kebijakan ini mengalihkan beban pajak ke golongan super kaya, dan merupakan langkah ke arah keadilan pajak," ungkap Arthur Lira, anggota parlemen pendukung RUU, dilansir Yahoo Finance.
3. Reaksi masyarakat dan prospek politik
Pemerintahan Lula menyambut baik pengesahan RUU di Dewan Perwakilan dengan suara bulat. Presiden Lula menyebutnya sebagai kemenangan keadilan pajak yang akan memberi manfaat bagi 15 juta pekerja.
Gerakan massa yang besar sebelumnya turut memberi tekanan politik agar RUU ini disetujui. Meski mendapat dukungan luas, beberapa anggota oposisi mencoba mengusulkan perubahan.
"Kebijakan ini menandai langkah pertama menuju redistribusi yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan sosial," kata legislator Fernanda Melchionna, dilansir Global Times.
