Digitalisasi Kopdes Merah Putih, Agrinas Janji Transparan dan Akuntabel

- PT Agrinas Pangan Nusantara menerapkan sistem digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
- Digitalisasi memungkinkan pemantauan distribusi barang dan subsidi pemerintah secara real-time, termasuk minyak goreng bersubsidi hingga ke penerima manfaat.
- Agrinas akan mendampingi operasional koperasi selama dua tahun sebelum diserahkan ke kelembagaan koperasi, dengan sistem digital tetap digunakan untuk pengawasan berkelanjutan.
Jakarta, IDN Times - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memastikan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih akan mengandalkan sistem digital untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas di seluruh jaringan koperasi yang dibangun pemerintah.
Menurut Joao, digitalisasi menjadi kunci dalam mengelola program yang ditargetkan menjangkau sekitar 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sistem tersebut juga memungkinkan proses distribusi barang, termasuk produk subsidi pemerintah, dapat dipantau secara terbuka.
“Untuk pengelolaannya saya langsung saja, kita pastikan kita menggunakan digital,” kata Joao dalam talkshow yang bertajuk ‘SMEs and Cooperatives as Engines of Inclusive Economic Growth’ di Indonesia Summit 2026 yang digelar IDN Times di The Tribrata, Dharmawangsa, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan penggunaan sistem digital akan menciptakan transparansi sekaligus akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Dengan sistem tersebut, seluruh pihak yang terlibat akan terdorong bekerja secara profesional. “Sehingga dalam digitalisasi tersebut terjadi transparansi, terjadi akuntabilitas, dan itu kita dipaksa untuk bekerja secara profesional,” ujarnya.
Joao mengatakan pembangunan Koperasi Merah Putih merupakan pengalaman pertama Indonesia membangun koperasi secara masif dan terstruktur dalam skala nasional. Karena itu, sistem digital menjadi instrumen penting agar tata kelola koperasi tetap berjalan sesuai tujuan program.
Selain untuk pengawasan, digitalisasi juga akan dimanfaatkan untuk menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi desa. Di dalam ekosistem koperasi nantinya akan tersedia e-commerce dan marketplace yang dapat membantu produk UMKM menjangkau pasar yang lebih luas.
Menurut Joao, sistem yang dibangun juga memungkinkan pemerintah memantau distribusi berbagai program dan barang subsidi secara langsung. Ia mencontohkan distribusi minyak goreng subsidi yang dapat dipantau hingga ke penerima manfaat.
“Jadi nanti hari ini, detik ini, seluruh kementerian, presiden pun bisa mengakses minyak kita yang disubsidi oleh uang publik, itu berapa yang telah dibeli atau dijual kepada pihak yang menerima manfaat,” katanya.
Ia menegaskan seluruh data tersebut dapat dipantau secara nasional sehingga proses distribusi menjadi lebih terbuka dan mudah diawasi. “Secara nasional bisa ketahuan, jadi sangat terbuka,” ujar Joao.
Joao menambahkan Agrinas akan mendampingi operasional Koperasi Merah Putih selama dua tahun sebelum pengelolaan diserahkan kepada kelembagaan koperasi yang dibentuk. Setelah masa pendampingan berakhir, sistem digital yang telah dibangun akan tetap digunakan untuk memastikan operasional koperasi berjalan dan dapat diawasi secara berkelanjutan.
IDN menggelar Indonesia Summit 2026, sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi Milenial dan Gen Z di Tanah Air. Dengan tema "The Next Us: Indonesia's Leap in the Algorithmic Age". IS 2026 bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh nusantara.
IS 2026 diadakan di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, pada 17-18 Juni 2026. Dalam IS 2026, IDN juga meluncurkan Indonesia Millennial and Gen-Z Report 2027.
Survei ini dikerjakan oleh IDN Research Institute. Melalui survei ini, IDN Media menggali aspirasi dan DNA Milenial dan Gen Z, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Survei ini menjangkau responden Milenial dan Gen Z di sembilan wilayah di Indonesia, antara lain Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.

















