Gencarkan AI, Luhut Pede Ekonomi RI Bisa Tembus 6 Persen Tahun Depan
- Pemerintah mempercepat adopsi AI lewat proyek Digital Public Infrastructure untuk integrasi layanan digital, meningkatkan transparansi, efisiensi pajak, dan mencegah korupsi demi target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun depan.
- Digitalisasi penyaluran bantuan sosial diuji di Banyuwangi, memungkinkan verifikasi biometrik agar penerima bansos tepat sasaran serta menghapus praktik politisasi bantuan di tingkat daerah.
- Luhut mendukung program strategis Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis dan pengendalian ekspor mineral kritis, sambil mengajak masyarakat kompak memberi kritik membangun demi perbaikan tata kelola nasional.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah secara masif mengadopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pada seluruh platform layanan digital nasional. Melalui proyek Digital Public Infrastucture (DPI) dan adopsi AI, seluruh layanan digital pemerintah akan diintegrasikan, untuk memastikan transparansi diterapkan secara menyeluruh.
Terutama pada proses pengadaan dan semua transaksi pemerintah agar tepat sasaran, sehingga mencegah terjadinya korupsi. Upaya ini makin memperkuat posisi Government Technology (GovTech) yang terus dikembangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Dalam talk show Next-Gen Fiscal Policy: Integrating Technology for Inclusive Growth di Indonesia Summit 2026 yang digelar di The Tribrata, Dharmawangsa, Kamis (18/6/2026), Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan meyakini penguatan GovTech akan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan ke angka 6 persen.
“Tahun depan saya percaya, kita 6 persen growth, asal kita konsisten dengan, ini tadi tidak kita terburu-buru, itu saja dari saya sih. Kalau yang lain, saya sangat optimis dengan GovTech ini akan memberikan nilai tambah, buat republik tercinta ini,” ucap Luhut.
Table of Content
1. AI disebut bisa tingkatkan rasio pajak hingga berantas korupsi
Dalam sesi keynote speech dan talk show yang berlangsung lebih dari 30 menit, Luhut secara konsisten menekankan peran AI dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi di layanan pemerintah.
Salah satu platform layanan pemerintah yang menjadi sasaran adopsi AI adalah Coretax. Dengan perbaikan Coretax, dia meyakini Indonesia berpotensi meraup penerimaan negara yang lebih tinggi.
“Itu Coretax harus diperbaiki. Jadi Coretax yang diperbaiki dengan sistem penerimaan itu diperbaiki, sistem perpajakan digitalize, maka penerimaan negara pasti akan meningkat,” kata Luhut.
Bahkan, Luhut mengatakan, dengan optimalisasi Coretax, Bank Dunia (World Bank) meyakini rasio perpajakan Indonesia bisa naik menjadi 11-12 persen.
“Menurut World Bank, bukan menurut saya, itu tax ratio kita sekarang 9 persen. Itu akan bisa naik 2,5 sampai 3 persen. Jadi kalau gitu tax ratio kita akan ada di antara 11-12 persen. Ini dampaknya sangat besar,” tutur Luhut.
Perbaikan Coretax diiringi dengan perbaikan sistem perizinan usaha elektronik yang dikelola Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yakni Online Single Submission (OSS).
Luhut mengatakan, dengan optimalisasi OSS, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa terdata dengan baik, termasuk soal kewajiban pajaknya.
“Maka UMKM yang jumlahnya 64 juta lebih kurang, dia tidak bisa lari lagi dari Rp5 miliar itu turun ke Rp4,9 miliar (omzetnya). Sehingga dia tidak bisa, tidak perlu bayar pajak. Dia harus bayar pajak karena dia sudah bisa dimonitor,” ujar Luhut.
Selain itu, dengan integrasi data pemerintah kepolisian, kejaksaan, dan data layanan publik lainnya, semua aktivitas pemerintah dan pengadaan bisa terlacak dengan baik.
“Dan juga kemarin KPK sudah saya minta hadir dan sudah hadir. Karena dengan KPK terlibat, Polisi terlibat, Kejaksaan terlibat, maka semua mata kan bisa melihat data,” kata Luhut.
Apabila semua proses berhasil diselesaikan, Luhut mengatakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
“Jadi saya bilang kalian tidak perlu OTT. Dari sini saja bisa di-trace siapa yang sedang bermain-main. Ini harganya benar-benar enggak, pelaksanaannya benar-benar enggak. Itu sangat bisa,” tutur Luhut.
2. Penyaluran bansos makin tepat sasaran
Dalam sesi itu, turut hadir Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani sebagai pembicara. Ipuk menceritakan bagaimana Kabupaten Banyuwangi memulai uji coba adopsi teknologi dalam penyaluran program perlindungan sosial (Perlinsos).
Dia mengatakan mega proyek ini dapat mempermudah pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
"Ini (digitalisasi perlinsos) bisa menjadi alat bagi kami di daerah untuk membuat kebijakan bahwa si A berhak mendapatkan dan si B tidak berhak mendapatkan (bantuan sosial)," kata Ipuk.
Menurut Ipuk, kondisi geografis Banyuwangi yang memiliki kawasan hutan, perkebunan, dan daerah dengan akses sinyal yang belum merata mencerminkan karakteristik banyak wilayah di Indonesia. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan uji coba digitalisasi Perlinsos di Banyuwangi menjadi bukti bahwa program tersebut dapat direalisasikan secara lebih luas.
“Kami merasakan Banyuwangi yang daerahnya sinyalnya tidak menyeluruh, tetapi ternyata mampu menjadi contoh jika program ini dilakukan di seluruh Indonesia," kata Ipuk.
Kembali ke Luhut, dia mengatakan dengan digitalisasi Perlinsos, masyarakat yang berhak bisa mengklaim bansosnya secara langsung, tanpa harus menantikan iming-iming atau janji-janji kepala daerah.
Luhut mengatakan, cara itu bisa memberantas upaya-upaya mencari pendukung dengan modal bansos yang kerap dilakukan saat pemilihan kepala daerah.
“Jadi tidak bisa lagi misalnya saya kepala desa bilang, ‘eh kamu dapat kansos, tapi pilih saya’. Tidak akan terjadi lagi. Karena semua dia bisa maju, dia bisa klaim sendiri. Dengan face recognition, biometrik itu segera bisa terverifikasi,” tutur Luhut.
3. Minta masyarakat beri dukungan
Selain adopsi AI, Luhut menyoroti program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti pengendalian ekspor mineral kritis, upaya pencegahan transfer-pricing dan under-invoicing dari ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, hingga Makan Bergizi Gratis.
Terkait MBG, Luhut mengatakan, MBG adalah program yang bagus untuk Indonesia. Namun, sebelumnya eksekusi MBG memang terburu-buru. Akan tetapi, dia mengatakan saat ini eksekusinya sudah membaik.
“Hanya memang mungkin kemarin awal-awal terlalu cepat, sehingga banyak tidak terlalu terkelola dengan bagus, sekarang gradually sudah membaik. Jadi kalau sebenarnya, orang-orang melihat, ini program enggak bagus, saya bilang enggak benar,” tutur Luhut.
Dia menegaskan, pernyataan soal MBG adalah program yang tidak bagus, menurutnya tidak benar. Dia pun mengajak masyarakat untuk fokus pada perbaikan program MBG, ketimbang berseteru terkait program itu.
"Jadi jangan kita asik berkelahi sendiri. Akhirnya kita semua yang rugi," ucap Luhut.
Terkait perbaikan tata kelola ekspor mineral kritis dan komoditas SDA strategis, Luhut meminta semua pihak mendukung ide besar Prabowo itu, dan memberikan kritik yang membangun apabila ditemukan ada kekurangan.
“Jadi ide Presiden mengenai kontrol, jangan kontrol, membangun sistem untuk jangan orang transfer-pricing, under-invoicing, itu kita bisa atasi dengan AI ini. Tapi kita harus semua kompak, kita harus kompak, kita harus satu, kita harus dukung ide-ide besar itu. Kalau ada yang kurang di sana sini, kita cari solusinya, jangan juga berkelahi sama kita, asing mempertanyakan sesuatu,” tutur dia.
IDN menggelar Indonesia Summit (IS) 2026, sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi Milenial dan Gen Z di Tanah Air. Dengan tema "The Next Us: Indonesia's Leap in the Algorithmic Age". IS 2026 bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh nusantara.
IS 2026 diadakan di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, pada 17-18 Juni 2026. Dalam IS 2026, IDN juga meluncurkan Indonesia Millennial and Gen-Z Report 2027.
Survei ini dikerjakan oleh IDN Research Institute. Melalui survei ini, IDN Media menggali aspirasi dan DNA Milenial dan Gen Z, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Survei ini menjangkau responden Milenial dan Gen Z di sembilan wilayah di Indonesia, antara lain Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.
