DPR Usulkan Pertamina Bagikan Pertamax Gratis, Erick Thohir Buka Suara
- Menteri BUMN, Erick Thohir membuka suara soal usulan anggota Komisi VI DPR RI agar PT Pertamina membagikan Pertamax gratis sebagai permintaan maaf kepada masyarakat.
- Erick menekankan bahwa ada mekanisme tersendiri terkait penanganan perbaikan korporasi yang harus dikaji dengan baik.
- Erick menyontohkan kasus korupsi di Garuda Indonesia untuk menekankan pentingnya proses perbaikan di tubuh BUMN tetap berjalan meski ada proses hukum yang berlangsung.
Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN, Erick Thohir buka suara soal usulan anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dari fraksi PDIP agar PT Pertamina (Persero) membagikan Pertamax gratis sebagai bukti permintaan maaf kepada masyarakat.
Erick mengatakan, terkait penanganan Pertamina, ada mekanisme tersendiri dari pemerintah. Adapun semua upaya perbaikan perusahaan perlu dikaji.
“Tentukan mekanisme yang ada di pemerintahan, di DPR, ataupun di Pertamina tentukan ada mekanisme sendiri. Tentu semua juga perlu kajian,” kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
1. Penanganan korupsi dan perbaikan korporasi tak bisa dicampuraduk
Erick mengatakan perbaikan administrasi di tubuh Pertamina memang harus dilakukan. Namun, hal itu tak bisa dicampurkan dengan penanganan dari dampak proses hukum yang saat ini berlangsung.
“Yang pasti yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, yang namanya kasus korupsi itu kan harus ditindaklanjuti dan kami mendukung. Yang kami terus jaga selama ini, bagaimana tentu kasus korupsi itu dan korporasi jangan hanya dilihat menjadi satu kesatuan,” ujar Erick.
2. Tak mau proses perbaikan di tubuh BUMN terhambat
Erick pun menyontohkan kasus korupsi yang pernah terjadi di Garuda Indonesia. Dia mengatakan, saat proses hukum di Garuda berlangsung, Kementerian BUMN mendorong transformasi perusahaan secara terpisah. Menurutnya, hal itu berhasil, dengan bukti saat ini Garuda Indonesia bisa menambah armada pesawatnya.
Erick mengatakan, transformasi perusahaan membuat hasil dikarenakan Kementerian BUMN mengupayakan agar restrukturisasi perusahaan berjalan dengan lancar.
“Ingat kasus Garuda, kan kalau Garuda itu gagal restrukturisasi, akhirnya kita juga enggak punya pesawat sekarang. Nah implikasinya kembali, kalau jumlah pesawatnya kurang, harga tiketnya akan mahal,” tutur Erick.
Oleh sebab itu, dia menekankan proses perbaikan di tubuh BUMN harus tetap berjalan, meski ada proses hukum yang berlangsung.
“Nah ini yang kita jaga bersama-sama, supaya peran daripada korporasi itu tetap berjalan, apakah ada perbaikan administrasi ya harus, memang itu tergantung. Tapi jangan sampai tadi hal ini justru menghambat daripada restrukturasi korporasi itu, atau perbaikan-perbaikan dari korporasi sendiri,” kata Erick.
Adapun kasus korupsi yang pernah terjadi di Garuda Indonesia ialah pengadaan pesawat CRJ-1000 pada periode 2005-2014. Kasus itu merugikan negara hingga Rp9,37 triliun.
Selain itu, Garuda Indonesia juga pernah terlilit kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton, yang dilakukan oleh eks Direktur Utama, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra pada 2019. Negara berpotensi mengalami kerugian Rp1,5 miliar dari penyelundupan tersebut.
Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga pernah terlibat kasus manipulasi laporan keuangan 2018. Laporan keuangan 2018 menunjukkan Garuda membukukan laba bersih 809 ribu dolar AS, berbanding terbalik dengan 2017 yang merugi hingga 216,58 juta dolar AS.
3. Anggota Komisi VI DPR RI minta Pertamina bagikan Pertamax gratis
Sebelumnya, Mufti Anam mengusulkan Pertamina membagikan Pertamax gratis sebagai wujud permintaan maaf atas kasus korupsi tata kelola impor menyak mentah, dan isu blending Pertamax dan Pertalite.
“Dengarkan aspirasi masyarakat. Saya rasa ada benarnya, untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka bisa mengganti dengan memberikan Pertamax gratis selama setahun, atau mungkin seminggu, sebulan, atau apa pun yang bisa dilakukan oleh pihak Pertamina," kata Mufti dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI kemarin, Selasa (11/3/2025).
Di sisi lain, Mufti mengapresiasi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri yang sudah menyampaikan permintaan maaf ke publik. Namun, menurutnya itu tak cukup.
"Saya mengapresiasi Anda (Dirut Pertamina) ketika konferensi pers menyatakan permintaan maaf atas kejadian Pertamax oplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup, Pak. Belum menunjukkan ketulusan hati Pertamina. Ini masih sekadar lip service semata, Pak," ujar Mufti.
