IKPI Sebut Coretax Mudahkan Proses Edukasi ke Wajib Pajak

Vaudy menambahkan, data pajak yang ada di Coretax bisa dilihat sendiri secara langsung oleh WP dan Fiskus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tampilan dan isi yang sama.

"Kalau sebelumnya kan Wajib Pajak aksesnya terbatas, kalau yang aplikasi-aplikasi sebelumnya. Nah, kalau ini lebih bagus," ujar Vaudy.

Sementara itu, Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono menyatakan, Coretax merupakan sistem besar dan baru yang melibatkan banyak proses bisnis di dalamnya. Hal tersebut kemudian menjadi alasan mengapa Coretax masih belum maksimal sejak pertama kali diluncurkan Januari lalu.

"Memang ini sistem besar dan sistemnya juga banyak karena mengintegrasikan 21 proses bisnis yang selama ini sudah berlangsung di Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak mudah merampungkan itu. Namun, kami secara waktu ke waktu tetap mengimbangi dengan proses yang ada di praktik seharian dan memang sekarang kalau dilihat perubahannya sedikit-sedikit sudah mulai tertata dan terkondisi baik sekali," tutur Jemmy.

"Jadi memang butuh kurang lebih sekitar dua bulan lagi baru bisa normal dan semoga ini berjalan baik," sambung dia.

Sejalan dengan Coretax sebagai sistem perpajakan baru, IKPI menggelar Partnership Gathering guna menyosialisasikan perkembangan terbaru dalam regulasi perpajakan. Selain itu, acara tersebut juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara dunia usaha dan profesi perpajakan serta membangun ekosistem perpajakan yang lebih kuat di Indonesia.

"Kami mengundang 206 asosiasi pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Selain itu, hadir juga delapan asosiasi profesi keuangan, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mapi)," beber Vaudy.

Dia pun menegaskan, peran konsultan pajak sangat penting dalam mendukung kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan berkeadilan.

"Kami ingin dunia usaha dan otoritas pajak saling memahami serta bekerja sama. Tidak hanya dalam kepatuhan pajak, tetapi juga dalam membangun sistem yang lebih efektif dan efisien," kata dia.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara IKPI dan DJP dalam pembentukan Tax Center IKPI. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi pusat edukasi perpajakan serta wadah diskusi strategis antara pemerintah dan para pelaku usaha.

"Kami ingin memastikan bahwa kehadiran IKPI selama hampir 60 tahun ini semakin diperhitungkan dalam sistem perpajakan nasional. Dengan hampir dari 7.100 anggota, kami komitmen menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat," tuturnya.