Jakarta, IDN Times - Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam) Nicolas D Kanter mengungkapkan banyak orang yang meminta menarik atau menjual emas akibat isu tentang logam mulia Antam diduga palsu.
“Tadi (Anggota Komisi VIl) Pak Husni juga menyampaikan kan waktunya ini sekarang adalah sangat kritikal. Karena orang-orang sekarang sudah mulai banyak yang meminta untuk menarik emas atau dia menjual emasnya,” kata dia dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (3/5/2024).
Nico menegaskan pentingnya klarifikasi terkait isu emas palsu. Menurutnya, kesepakatan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyatakan tidak ada emas palsu yang diproses oleh Antam.
Dia menyoroti perbedaan antara apa yang sebenarnya disampaikan oleh kejaksaan dengan bagaimana media menginterpretasinya. Meskipun tidak ada yang menyebutkan adanya emas palsu secara tegas, muncul pemberitaan tentang 109 ton emas palsu.
“Oleh karena itu, pertama yang harus kami klarifikasikan dan sudah disepakati oleh kejaksaan bahwa tidak ada emas palsu,” sebutnya.
Apa yang disoroti oleh kejaksaan adalah potensi kerugian yang dialami Antam terkait hak eksklusif merek dan logo Antam. Tak ada pernyataan mengenai emas Antam palsu.
Jadi, kejaksaan menyimpulkan penggunaan merek Antam oleh pihak ketiga harus disertai kontrak kerja dan pembayaran biaya oleh pihak yang menggunakannya.
“Kesimpulan dari kejaksaan, merek dan logo Antam merupakan hak eksklusif dari PT Antam sehingga harus didahului dengan kontrak kerja dan ada biaya yang harus dibayarkan bagi pihak yang menggunakan merek Antam,” tutur Nico.
Kejaksaan Agung sebelumnya mengungkap peran enam tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas periode 2010-2021.
Mereka adalah para General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) PT Antam pada periode 2010-2021.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Kuntadi membeberkan inisial para tersangka yakni TK, HN, DM, AH, MAA dan ID. Mereka diduga menyalahgunakan melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia.
“Yang bersangkutan secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek LM Antam,” kata Kuntadi di Kejagung, Rabu (29/5/2024).