Jokowi Restui Wacana Bangun Lapas Pakai Aset BLBI
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam), Mahfud MD mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo merestui wacana pembangunan lembaga permasyarakatan (lapas) di atas tanah yang merupakan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Soal lapas itu saya sudah bicara dengan Ibu Menkeu, dengan DJKN, juga kemarin saya juga laporkan ke Presiden kita punya jutaan hektare tanah yang bisa dipakai dan semuanya setuju," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
1. Ada jutaan hektare tanah aset BLBI bisa dibangun lapas
Dalam catatannya, ada tanah dengan total luas 15,2 juta hektare (ha) yang merupakan aset eks BLBI, sehingga menjadi hak negara. Dari 15,2 juta ha, 5,2 juta di antaranya sudah kembali dikuasai negara.
Tanah itu sendiri tersebar di sejumlah kota di Indonesia. Mahfud mengatakan nantinya pemerintah hanya perlu memilih lokasi mana yang bisa dibangun lapas.
"Kalau tanahnya ada, tinggal nanti kita tentukan di mana. Kata Presiden 'sudah gunakan saja untuk kepentingan negara, untuk apa tidak dipakai,'. Nah itu bisa," ujar dia.
2. Aset BLBI juga bisa dibangun jadi fasilitas rehabilitasi
Meski begitu, menurut Mahfud pembangunan lapas ini masih wacana, alias masih perlu dibahas terutama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menurut dia, selain lapas, ada juga opsi pembangunan fasilitas rehabilitasi.
"Jadi itu masih jalan, rencana itu tergantung Kemenkumham dan nanti dengan saya tentunya untuk merancang apakah yang diperlukan itu lapas atau rumah rehabilitasi, atau apa, nanti akan kita hitung dulu," tutur Mahfud.
3. Lapas di Indonesia sudah lebihi kapasitas
Wacana pembangunan lapas di atas aset BLBI pertama kali dilontarkan Mahfud ketika meninjau kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Dia mengatakan selama ini memang lapas yang ada sudah melebihi kapasitas. Bahkan, dia mengatakan sejak 2004 pemerintah sudah membicarakan rencana pembangunan lapas dengan DPR.
"Saya katakan, saya cari tanahnya, Anda perlu berapa ribu hektare. Saya sudah bicara dengan Kemenkeu, tanah-tanah BLBI yang sekarang kami kuasai itu," kata dia.
