Pasar Khawatirkan Risiko Fiskal Dominan terhadap Independensi BI

29 Jul 2026, 20:03 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Pasar Khawatirkan Risiko Fiskal Dominan terhadap Independensi BI

Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, Destry Damayanti dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia BI, Jakarta, Senin (27/7/2026). (Dok. Bank Indonesia)

Intinya Sih

CORE Indonesia menilai pasar lebih mencemaskan perubahan tata kelola dan potensi berkurangnya independensi BI ketimbang pengunduran diri Perry Warjiyo atau sosok penggantinya.
Perubahan hubungan BI dengan DPR melalui UU P2SK serta peran besar pemerintah dalam kebijakan ekonomi memicu kekhawatiran fiscal dominance, ketika fiskal mengungguli kebijakan moneter.
Perry Warjiyo mundur 25 Juli 2026 dan digantikan sementara oleh Destry Damayanti; pasar juga mencermati pengumuman mundur serta keterlibatan Danantara dalam rapat KSSK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai perhatian pelaku pasar saat ini bukan lagi sekedar pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo atau sosok penggantinya. Yang lebih dikhawatirkan adalah munculnya persepsi bahwa pemerintah ingin memiliki kontrol yang lebih besar terhadap bank sentral, sehingga berpotensi memengaruhi independensi BI.

Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengatakan perhatian utama pelaku pasar saat ini bukan semata pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo maupun sosok yang akan menggantikannya. Namun, muncul kekhawatiran terbesar justru berkaitan dengan perubahan tata kelola dan independensi kelembagaan BI.

"Faktor yang paling penting sebenarnya adalah institutional BI itu sendiri. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) cukup jelas menunjukkan bahwa otoritas BI berkurang karena harus melapor kepada DPR," ujarnya dalam Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli dalam Core Mid Year Economic Review 2026 di Jakarta pada Rabu (29/7/2026).

1. Muncul kekhawatiran fiskal dominan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saat mengesahkan RUU PFII menjadi undang-undang dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7). (dpr.go.id)

Dipo menjelaskan, melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), hubungan BI dengan lembaga negara lain mengalami perubahan, termasuk dalam mekanisme pengawasan dan pelaporan kepada DPR. Tak hanya itu, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kebijakan ekonomi, mulai dari penyusunan kebijakan fiskal hingga pengelolaan anggaran negara.

Kondisi tersebut, menurut Dipo, memunculkan kekhawatiran pasar terhadap potensi terjadinya fiscal dominance, yakni ketika kebijakan fiskal menjadi lebih dominan dibandingkan kebijakan moneter.

"Intinya pemerintah itu mempunyai banyak role. Lebih bisa mengawasi, mengatur anggaran, dan berbagai macam. Ini yang dikhawatirkan banyak pasar, takutnya terjadi fiscal dominance. Ketika fiskal itu lebih menjadi prioritas dibandingkan moneter,” ucapnya.

2. Sinyal pemerintah ingin mau kontrol Bank Indonesia

Mensesneg, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (27/7/2026). (Dok. Bank Indonesia)

Dipo menilai pergantian gubernur bank sentral merupakan hal yang lazim terjadi. Namun, yang kini menjadi perhatian pelaku pasar adalah kemungkinan adanya perubahan terhadap mekanisme kerja serta independensi BI.

Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI karena alasan pribadi pada 25 Juli 2026. Kini posisi tersebut diisi oleh Destry Damayanti yang menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI.

"Saya rasa sampai hari ini, sinyal yang diberikan pemerintah adalah, memang pemerintah mau kontrol Bank Indonesia lebih. Itu sudah cukup clear. Entah itu sengaja, atau tidak sengaja paling tidak pelaku ekonomi membacanya seperti itu,” terang Dipo.

4. Danantara diikutkan dalam rapat KSSK

Konferensi Pers KSSK per Januari 2026. (IDN Times/Triyan).

Ia mencontohkan, pengumuman pengunduran diri Perry Warjiyo yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menjadi salah satu hal yang dicermati pelaku pasar. Menurutnya, pasar mempertanyakan mengapa pengumuman tersebut tidak disampaikan langsung oleh BI atau oleh Perry Warjiyo sendiri.

Selain itu, Dipo juga menyoroti pelaksanaan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dinilainya memiliki tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Rapat KSSK ini sebenarnya cukup sakral. Ada undang-undangnya, ada prosedurnya, kapan dilakukan, bagaimana mekanisme korumnya. Tiba-tiba yang dilakukan kemarin dipimpin oleh Presiden, kemudian ada Wakil Ketua DPR dan Danantara yang kita juga belum mengetahui landasan keikutsertaannya," katanya