Pejabat Eselon III ke Bawah Harus Sharing Kamar saat Dinas Luar Kota

Meskipun terdapat kebijakan berbagi kamar bagi pejabat eselon III ke bawah, Kementerian Keuangan memastikan hak konsumsi peserta tetap dihitung secara individual. Dengan demikian, setiap peserta rapat tetap mendapatkan jatah konsumsi penuh sesuai standar yang berlaku, tanpa pengurangan akibat pengaturan akomodasi tersebut.

"Untuk makannya ya tetap hitungannya satu," ujar Lisbon.

Kemenkeu menetapkan dalam pelaksanaan kegiatan di luar kantor, seperti rapat di daerah, terdapat dua komponen biaya yang dialokasikan secara terpisah. Pertama, biaya perjalanan dinas mencakup pengeluaran untuk transportasi, uang harian, dan penginapan selama perjalanan. Kedua, biaya rapat mencakup pengeluaran untuk sewa ruang rapat, konsumsi, dan perlengkapan rapat lainnya.

"Jadi nanti kalau misalnya rapat di Aceh, ya memang jadi double ya, ada biaya perjalanan dinas, ada biaya rapatnya," ujarnya.

Kemenkeu memperketat aturan pelaksanaan rapat setengah hari (half-day) dan sehari penuh (full-day) agar hanya dilakukan di dalam kota tempat kantor berada. Lisbon menyampaikan rapat di luar kota hanya diperbolehkan jika melibatkan undangan atau sosialisasi dengan masyarakat setempat. Hal itu untuk memastikan efisiensi pelaksanaan pemerintahan.

"Rapatnya dikontrol secara ketat, perjalanan dinasnya juga dikontrol secara ketat. Mudah-mudahan efisiensi pemerintahan kita ini bisa berjalan dengan baik, sehingga belanja-belanja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat itu bisa dipenuhi," tambahnya.