Berdasarkan Buku Nota Keuangan RAPBN 2027, anggaran pembayaran bunga utang tersebut terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp589,68 triliun.
Kemudian pembayaran bunga utang luar negeri Rp60,63 triliun. Adapun pembayaran bunga utang mengalami tren kenaikan berdasarkan LKPP 2022 sebesar Rp386,34 triliun, LKPP 2023 sebesar Rp439,88 triliun, LKPP 2024 sebesar Rp488,42 triliun, LKPP 2025 sebesar Rp514 triliun.
Dalam dokumen tersebut, dijelaskan pendekatan pengelolaan utang yang prudent, adaptif, dan terukur serta berorientasi pada keberlanjutan fiskal jangka menengah, kebijakan PBU tahun 2027 diarahkan untuk:
1. Memenuhi pembayaran bunga utang secara tepat waktu dan tepat jumlah guna menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan utang;
2. Mendorong efisiensi beban bunga utang melalui pengelolaan portofolio utang dan strategi pengadaan utang baru yang terukur, termasuk penerbitan utang yang fleksibel sesuai kondisi pasar untuk memperoleh biaya pembiayaan yang efisien dalam tingkat risiko terkendali
3. Memitigasi fluktuasi pembayaran bunga utang akibat perubahan nilai tukar dengan memperkuat pembiayaan utang dalam negeri melalui pendalaman pasar keuangan domestik (financial deepening), antara lain dengan memperluas basis investor domestik dan memperkuat bauran instrumen.
Pembayaran bunga utang (PBU) merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan utang.
Kewajiban tersebut mencakup pembayaran kupon atas SBN, bunga atas pinjaman, dan biaya lain yang timbul dalam rangka menjalankan program pengelolaan utang. Besaran PBU bersifat dinamis dipengaruhi oleh sejumlah faktor risiko yang harus dikelola secara hati-hati.
Faktor yang memengaruhi tersebut antara lain dapat berupa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, perubahan tingkat suku bunga, sentimen pasar terhadap instrumen SBN, volume kebutuhan pembiayaan anggaran, dan perkembangan kondisi
Kemudian perekonomian global maupun domestik. Dalam merancang strategi pembiayaan, Pemerintah selalu memperhatikan keseimbangan antara biaya utang dan tingkat risiko agar tidak membebani fiskal, baik dalam jangka pendek maupun panjang.