Pemerintah Gelontorkan Rp43,6 Triliun Buat Renovasi Rumah

Fahri menjelaskan, di desa umumnya keluarga memiliki rumah, namun kondisinya tidak layak huni. Persoalan kepemilikan tanah di desa relatif tidak menjadi masalah bagi sebagian besar warga, meskipun tetap ada yang tidak memiliki rumah maupun tanah.

Kondisi rumah di pedesaan lebih difungsikan sebagai tempat tinggal dasar tanpa memperhatikan kelayakan struktur bangunan. Menurutnya, rumah tak layak huni dapat ditemukan di berbagai daerah.

"Banyak sekali kita temukan di seluruh Indonesia, di pinggir pantai, di pinggir sungai dan sebagainya," sebutnya.

Menindaklanjuti kondisi lapangan, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merancang strategi renovasi besar-besaran yang diprioritaskan untuk wilayah pedesaan.

"Strategi pemerintah di masa yang akan datang adalah melakukan renovasi besar-besaran terhadap perumahan terutama di desa-desa di seluruh Indonesia," ujar Fahri.

Fahri sebelumnya menyampaikan, pihaknya bersama Kemenkeu membentuk working group guna membahas hal-hal teknis dalam program renovasi rumah masyarakat.

Dia menjelaskan, anggaran yang telah disiapkan akan difokuskan bagi masyarakat miskin ekstrem. Program itu dirancang agar belanja renovasi memberi manfaat luas dan targetnya dimulai sesegera mungkin.

"Itu yang lagi kita bahas karena ini akan ada belanja yang punya efek yang cukup luas kepada renovasi rumah rakyat Indonesia yang kita akan prioritaskan 1 juta rumah terutama masyarakat yang miskin ekstrem," kata dia kepada jurnalis, Senin (2/6).