Pemerintah Kaji Potongan Tarif Ojol 8 Persen Berlaku buat Taksi Online

Dudy mengatakan, selama ini pengaturan mengenai taksi online kewenangannya ada di pemda. Untuk melakukan penurunan potongan tarif seperti ojol, maka pengaturan terkait taksi online perlu ditarik ke pemerintah pusat, yakni Kemenhub.

Untuk mewujudkan itu, pihaknya perlu berkomunikasi dengan perusahaan aplikator dan pemda.

“Ketentuannya untuk Jabodetabek memang dari kementerian yang mengatur. Namun untuk wilayah lain di luar Jabodetabek, itu diserahkan kepada pemerintah provinsi. Memang ada permintaan dari para operator kiranya bisa untuk roda empat itu, regulasinya dipusatkan saja,” ujar Dudy.

Dudy mengatakan, penurunan potongan tarif yang berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang mempertimbangkan masifnya jumlah pengemudi ojol di Tanah Air.

“Sekarang ini yang fokus dilakukan adalah untuk roda dua karena memang pengguna maupun pelaku ojek online memang banyak yang di roda dua. Jadi fokus sementara adalah memberikan regulasi yang terbaru berkaitan dengan komisi ini hanya untuk di roda dua saja," tutur Dudy.

Untuk menerapkan penurunan tarif ojol pada 1 Juli 2026 mendatang, pihaknya akan melakukan revisi Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor Tahun 2022.

"Aturan mengenai komisi ini sudah diatur oleh keputusan menteri ya. Terakhir KP 1001. Sehingga dengan adanya komisi 8 persen, maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen itu kan, 15 persen plus 5 persen itu akan kita merevisi menjadi maksimal 8 (persen),” kata Dudy.