Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah tetap mempertimbangkan aspek keekonomian dalam meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat (AS).
Peningkatan pembelian energi dari AS merupakan bagian bagian dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS. Hal itu termasuk dalam kesepakatan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak mentah (crude oil) dari AS.
Bahlil mengatakan ketersediaan barang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam pengadaan energi. Namun, harga juga harus diperhitungkan agar pembelian tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun masyarakat.
"Artinya barang ada itu penting, tapi juga harus ekonomis sehingga tidak membebankan APBN kita dan atau tidak membebankan rakyat terhadap nilai daripada apa yang akan dibeli. Kita cari yang terbaik. Kita cari yang lebih murah, mana itu yang akan dibeli," ujar dia.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan impor minyak mentah dari Rusia. Tahap pertama impor tersebut sudah terealisasi pada Juli 2026 melalui pemerintah Indonesia dan Lemigas. Impor itu merupakan bagian dari rencana pengadaan minyak Rusia sebanyak 150 juta barel.
Untuk tahap kedua, Bahlil sebelumnya menyebut prosesnya sudah mulai berjalan. Pengadaan minyak Rusia dilakukan melalui kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G).
Saat ditanya kembali mengenai perkembangan minyak Rusia, Bahlil memastikan ketersediaan crude untuk kebutuhan Indonesia aman, termasuk dari negara tersebut. Namun, dia belum menjelaskan lebih jauh mengenai teknis pengadaan tahap berikutnya.
"Saya menyampaikan bahwa ketersediaan untuk crude kita Insya Allah aman, termasuk bagian daripada Rusia. Nanti yang teknis lainnya dari Rusia saya akan menjelaskan pada waktu yang tepat," ujar Bahlil.
Bahlil sebelumnya menegaskan pengadaan minyak mentah dari Rusia dilakukan oleh pemerintah, bukan melalui PT Pertamina (Persero). Jadi, mekanisme tersebut membuat pengadaan menjadi kewenangan negara.
Pemerintah mengimpor minyak dari Rusia dengan skema kerja sama G2G. Pemerintah menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk melaksanakan kontrak dan proses impor tersebut.
"Ya yang melakukan pengadaan itu bukan Pertamina, ya, negara. Jadi, negara enggak boleh diintervensi oleh negara lain, ya. Ini negara. Jadi, jangan diplesetin-plesetin. Yang melakukan impor adalah negara," kata Bahlil kepada jurnalis di kantornya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).