Prabowo Belum Terbitkan Keppres soal Satgas Negosiasi Tarif Trump
- Presiden Prabowo belum menerbitkan Keppres terkait tiga satgas negosiasi tarif impor baru dari AS.
- Satgas akan berkolaborasi dengan sektor usaha dan industri, serta mitigasi PHK untuk proses negosiasi dengan Amerika Serikat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait tiga satuan tugas (satgas) negosiasi tarif impor baru yang dikeluarkan Presiden Amerika (AS), Donald Trump.
"Kami menyampaikan bahwa pembentukan Satgas Satgas tersebut belum ada Keppres-nya karena sedang dikoordinasikan secara substansinya dengan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait," ujar Prasetyo kepada jurnalis, Rabu (30/4/2025).
"Karena berkenaan dengan peningkatan iklim investasi, kemudahan dan percepatan perizinan berusaha, ini juga bagian dari yang tidak terpisahkan dengan deregulasi," sambungnya.
1. Perlu ada pembahasan dengan swasta
Selain kementerian dan lembaga, tiga satgas itu nantinya akan melakukan pembahasan terlebih dulu dengan sektor usaha di Indonesia. Dengan demikian, proses negosiasi dengan Amerika Serikat berasal dari harapan semua pihak.
"Termasuk kita juga ingin mensinkronisasikan dengan teman-teman di swasta, di sektor usaha maupun di sektor industri, termasuk dengan teman-teman serikat-serikat buruh kaitannya dengan satuan tugas dan mitigasi PHK," ucap dia.
Menurutnya, semua pihak harus diajak bicara, sehingga prosesnya dapat diketahui bersama.
"Kita tidak ingin sekedar bagaimana menangani PHK di hilir, tetapi secara menyeluruh, secara komprehensif, kita pikirkan dari hulu ke hilirnya, dari sektor usahanya, maupun sektor industrinya, ini saling terkait," kata dia.
2. Daftar tiga satgas yang dibentuk
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan pentingnya pendekatan win-win solution dalam negosiasi antara Indonesia dan Amerika. Indonesia, kata Prabowo, tidak boleh membedakan perlakuan antara satu negara dengan negara lainnya.
Sebagai tindak lanjut, Prabowo telah menyetujui pembentukan tiga satgas khusus. Pertama, Satgas Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi. Kedua, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketiga, Satgas Deregulasi Kebijakan untuk mempercepat harmonisasi regulasi dalam mendukung investasi dan perdagangan internasional. Ketiga satgas itu nantinya akan berkolaborasi dengan peningkatan iklim investasi dan percepatan proses perizinan berusaha.
"Satgas-satgas ini akan mempercepat langkah kita dalam mengamankan peluang dari negosiasi, baik dengan Amerika Serikat maupun negara mitra lainnya," kata Airlangga di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/4).
3. Airlangga sebut surat yang dikirim Indonesia ke AS dapat apresiasi
Dalam kesempatan itu, Airlangga mengaku, surat resmi dari Indonesia yang diajukan pada 7 dan 9 April 2025 lalu mendapatkan apresiasi dari pihak Amerika. Surat tersebut dinilai komprehensif karena tidak hanya mengupas isu tarif, melainkan juga nontarif barrier serta strategi Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan.
"Prinsipnya kita sampaikan pendekatan fair and square. Neraca perdagangan mereka sekitar 19 miliar dolar, kita berikan pembelian lebih dari 19,5 miliar dolar, termasuk proyek-proyek besar," ujarnya.
Selain isu tarif, Indonesia juga membahas potensi investasi Indorama sebesar 2 miliar dolar AS di Louisiana, negara bagian AS untuk pengembangan Blue Ammonia. Diskusi juga menyentuh soal kerja sama di bidang critical minerals, sektor penting untuk transisi energi global.
