Jakarta, IDN Times - Isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diwajibkan kepada seluruh pekerja di Indonesia masih menjadi sorotan.
Tapera sendiri dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera. Di dalamnya, ada Komite, Komisioner, dan Deputi Komisioner. Adapun Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera ditunjuk langsung oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
Komisioner BP Tapera sendiri adalah Heru Pudyo Nugroho. Berikut profilnya!
Heru dilantik pada 13 Maret 2024 lalu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Artinya, dia baru menjabat selama lebih dari dua bulan.
Penunjukkan Heru berdasarkan putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera.
Sebelum menjabat sebagai Komsioner BP Tapera, Heru menjabat sebagai Kepala Kantor Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Provinsi Jawa Barat (2020-2022).
Dia juga pernah menjabat sebagai Kanwil Ditjen Perbendahaan Sumatra Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.
Pada 2016-2017, Heru pernah berkarier di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Dia juga pernah bekerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2011-2016).
Heru adalah lulusan S1 Ekonomi Universitas Jember pada 1997. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan lulus pada 2009. Saat ini, Heru masih menjalankan pendidikan S3 Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di UGM.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) per 15 Februari 2024 untuk periodik 2023, Heru memiliki harta kekayaan senilai Rp6,79 miliar.
Harta kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp6,63 miliar yang tersebar di Sleman, Jawa Tengah, serta Banyuwangi dan Sidoarjo, Jawa Timur.
Heru juga memiliki harga kekayaan berupa alat transportasi dan mesin, yakni sepeda motor Honda Supra X, sepeda road bike Giant, dan mobil Nissan Grand Livina senilai Rp160,8 juta.
Dia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp56,5 juta; surat berharga, kas, dan setara kas Rp386,2 juta; dan utang Rp490 juta.