Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Purbaya Lantik Ratusan Pejabat Kemenkeu, Ini Pesannya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan).
  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik ratusan pejabat Kemenkeu berdasarkan KMK 176/2026 untuk mendukung organisasi yang lebih adaptif dan berkinerja baik.
  • Purbaya meminta pejabat mempercepat kerja APBN, memperkuat penerimaan tanpa beban baru, meningkatkan efektivitas belanja, serta membenahi perpajakan, pelayanan, dan proses bisnis.
  • Hingga Juli 2026, penerimaan pajak mencapai Rp1.224,3 triliun, naik 23,7 persen tanpa pajak baru atau kenaikan tarif; defisit tercatat Rp235,6 triliun atau 0,91 persen PDB.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik ratusan pejabat eselon II, eselon III, serta kepala lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (10/9/2026). Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 176/2026 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pejabat yang dilantik termasuk sejumlah pejabat dari Ditjen Pajak (DJP).

"Pelantikan ini bukan sekedar pergantian posisi atau perubahan tempat bekerja, tetapi merupakan bagian dari proses organisasi untuk memastikan Kementerian Keuangan terus bergerak, beradaptasi, dan bekerja semakin baik," katanya dalam acara pelantikan di Gedung Kemenkeu.

1. APBN dirancang bekerja lebih cepat untuk perekonomian

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kantornya, Jakarta, Selasa (5/5/2026). (IDN Times/Trio Hamdani)

Purbaya menegaskan para pejabat dan pejabat fungsional yang baru dilantik memiliki peran penting dalam memastikan APBN dapat bekerja lebih cepat dan tepat dalam menggerakkan perekonomian.

Menurutnya, penguatan peran tersebut sejalan dengan arah yang telah disampaikannya sejak menjabat sebagai menteri keuangan. Dengan demikian, para pejabat di lingkungan Kemenkeu diharapkan mampu menerjemahkan arah tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di masing-masing unit kerja.

"APBN harus bekerja lebih cepat untuk perekonomian, penerimaan harus semakin kuat tanpa menambah beban baru kepada masyarakat, belanja harus lebih efektif, sistem perpajakan harus dibenahi, dan semua itu harus dilakukan dengan tetap menjaga disiplin fiskal," tegas Purbaya.

Selain itu, Purbaya meminta sumber daya manusia (SDM) Kemenkeu terus mendorong peningkatan penerimaan negara tanpa menambah beban baru bagi masyarakat. Tak hanya itu, pada saat yang sama, kualitas belanja negara juga perlu ditingkatkan agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

2. Organisasi perlu memastikan posisi diisi orang yang miliki kapasitas dan kompetensi

ilustrasi bisnis (Freepik.com/snowing)

Menurutnya, perbaikan juga diperlukan pada sistem perpajakan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin baik. Menurut Purbaya, peningkatan kinerja Kemenkeu tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan, proses bisnis, serta efektivitas belanja negara.

"Masih ada proses bisnis yang harus diperbaiki, pelayanan yang harus dipercepat, penerimaan yang harus diperkuat, dan kualitas belanja yang harus terus ditingkatkan," ujarnya.

Memasuki tahun kedua menjabat sebagai menteri keuangan, Purbaya juga meminta seluruh pejabat Kemenkeu untuk tidak berpuas diri atas capaian yang telah diraih. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kemenkeu membutuhkan organisasi yang mampu bergerak lebih cepat, khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan mengambil keputusan.

Kecepatan tersebut, lanjut Purbaya, diperlukan agar Kemenkeu dapat merespons berbagai kebutuhan dan perubahan yang terjadi secara lebih efektif. Karena itu, setiap pejabat diharapkan tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga mampu mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Guna mendukung tujuan tersebut, Kemenkeu melakukan rotasi, mutasi, promosi, serta pengisian jabatan di berbagai unit. Purbaya mengatakan para pejabat yang mengemban posisi baru telah dipilih berdasarkan kemampuan dan profesionalisme masing-masing.

"Penyegaran dalam organisasi diperlukan untuk memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi," jelasnya.

3. Penerimaan pajak per Juli tembus Rp1.224,3 triliun

A Papers with Coins (pexels.com/Polina Tankilevitch/ilustrasi APBN)

Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga Juli 2026, penerimaan pajak mencapai Rp1.224,3 triliun, tumbuh 23,7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ia mengatakan, capaian tersebut diraih tanpa menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan jenis pajak baru.

"Walaupun reaksinya sering keluar tuh, kita menerapkan pajak. Pak Sekjen tolong kasih tahu teman-teman yang lain, posisi kita seperti itu. Nggak ada pajak baru, belum ada juga rencana menaikkan tarif," tegasnya.

Purbaya menegaskan, fokus Kemenkeu memperbaiki administrasi, pengawasan, tata kelola, dan menutup kebocoran. Selanjutnya belanja negara mencapai Rp 1.969,6 triliun dan tumbuh 18,6 persen.

Pada saat yang sama, defisit tetap terkendali sebesar Rp235,6 triliun atau sekitar 0,91 persen terhadap PDB sampai akhir Juli. Purbaya juga membuka kemungkinan ada kementerian/lembaga yang mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

"Kita senang dan deg-degan sebetulnya. Senangnya ternyata masih bisa dikendalikan kan. Takutnya adalah kalau kementerian/lembaga tahu kita baru defisit 0,91%, sebentar lagi kita akan menerima ABT yang besar-besaran mungkin ya," jelasnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article