Purbaya Tidak Akan Pangkas Anggaran MBG, tapi Belanja Diseleksi Ketat
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dipotong, kecuali untuk belanja yang dinilai tidak produktif atau tidak relevan dengan tujuan program.
- Pemerintah akan melakukan evaluasi berkala agar penggunaan dana MBG tetap efektif dan efisien, memastikan setiap pengeluaran benar-benar mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut.
- Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah agar lebih selektif menentukan prioritas pembangunan di tengah tekanan fiskal, dengan fokus pada pembiayaan yang berdampak nyata bagi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemerintah akan menyeleksi secara ketat penggunaan anggaran agar hanya digunakan untuk belanja yang benar-benar relevan dengan program tersebut.
“MBG tidak akan dipotong, kecuali yang tidak produktif. Kalau ada pengajuan untuk beli motor atau komputer, tentu kami coret. Terutama yang tidak perlu dan tidak berhubungan dengan makanan,” ujar Purbaya saat ditemui di Pasar Tanah Abang, Senin (9/3/2026).
1. Evaluasi secara berkala soal penggunaan anggaran
Purbaya menegaskan, sebagai program prioritas pemerintah, pelaksanaan MBG akan terus dievaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien.
“Kita lihat terus dari waktu ke waktu. Anggarannya tidak dipotong, tapi kami pastikan belanjanya betul-betul efektif dan efisien,” katanya.
2. Wapres ke-10 Jusuf Kalla minta pemerintah selektif tentukan program prioritas
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf "JK" Kalla mengingatkan pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas di tengah kondisi fiskal yang dinilai belum seimbang.
Ia menilai, ketika kondisi fiskal menghadapi tekanan, pemerintah perlu menata ulang skala prioritas pembangunan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menekan pengeluaran yang kurang produktif serta memilih skema pembiayaan yang benar-benar memberikan dampak bagi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam kondisi negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal yang besar, solusinya antara lain memilih pembiayaan yang dapat memajukan negara dan berdampak pada masyarakat, serta meningkatkan penerimaan negara,” ujar JK kepada wartawan usai menggelar diskusi bersama sejumlah ekonom di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026) malam.
3. Pemerintah harus tentukan mana yang lebih prioritas
Ia menilai, berbagai program pemerintah memang penting, seperti program makan bergizi gratis (MBG), pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga penguatan koperasi. Namun demikian, menurutnya pemerintah tetap harus menentukan mana yang paling mendesak untuk didahulukan.
"MBG penting, beli alutsista penting, koperasi penting. Tapi ada yang lebih penting lagi,” katanya.
