Purbaya Ungkap Isi Pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Hambalang
- Purbaya mengklarifikasi keluhan Agrinas kepada Presiden terkait keterlambatan proses surat permohonan yang diajukan ke Kementerian Keuangan.
- Purbaya menyinggung kebiasaan sejumlah pihak yang kerap menjadikan Kementerian Keuangan sebagai "kambing hitam" apabila terjadi keterlambatan atau hambatan dalam realisasi program.
- Agrinas Pangan Nusantara hadir sebagai wajah baru BUMN yang mengemban misi besar memperkuat kedaulatan dan ketahanan p
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah, khususnya yang masih menemui hambatan atau belum berjalan secara optimal.
“Yang jelas, pertemuan di Hambalang itu adalah upaya akselerasi yang diminta langsung oleh Presiden, terutama terhadap program-program yang menghadapi kendala,” ujar Purbaya.
Salah satu isu yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kendala yang dihadapi PT Agrinas Pangan Nusantara dalam proses sertifikasi lahan Hak Guna Usaha (HGU). Purbaya menyebut, ada pengaduan langsung dari pihak perusahaan kepada Presiden karena belum diterbitkannya surat pembebasan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Kementerian Keuangan, yang menjadi syarat pengurusan HGU.
“Agrinas itu punya program di atas ribuan hektare tanah, tapi belum disertifikasi HGU. Untuk itu, mereka butuh surat dari Kementerian Keuangan yang menyatakan lahan tersebut bebas PNBP,” jelas Purbaya.
1. Klarifikasi surat dari Agrinas
Ia mengungkapkan, Agrinas merasa surat permohonan yang diajukan ke Kementerian Keuangan belum kunjung diproses, dan hal tersebut disampaikan langsung kepada Presiden.
“Mereka komplain ke Presiden, ‘Pak, kami sudah kirim surat ke Kementerian Keuangan, tapi belum diproses,’” ujar Purbaya menirukan keluhan tersebut.
Menanggapi hal itu, Purbaya langsung mengklarifikasi kepada Presiden surat dari Agrinas baru diterima pada sore hari sebelum pertemuan berlangsung.
“Saya kan enggak tahu malu. Saya bilang ke Presiden, ‘Pak Presiden, suratnya baru dikirim tadi sore.’ Jadi saya janji, besok saya keluarkan surat pembebasan PNBP itu. Hari ini saya keluarkan. Tapi saya bilang ke Agrinas, jangan klaim saya lambat, karena suratnya memang baru masuk,” tegasnya.
2. Kementerian Keuangan kerap dijadikan kambing hitam
Purbaya juga menyinggung kebiasaan sejumlah pihak yang kerap menjadikan Kementerian Keuangan sebagai “kambing hitam” apabila terjadi keterlambatan atau hambatan dalam realisasi program.
"Biasanya kan katanya, Kementerian Keuangan jadi kambing hitam, disalahin terus. Ya, sekarang saya nggak mau seperti itu lagi,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan serupa ke depan, Purbaya menyatakan akan bersikap lebih proaktif. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mendatangi langsung kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki anggaran besar, namun realisasi programnya berjalan lambat.
“Ke depan, saya akan lebih aktif. Saya akan datangi langsung K/L yang punya anggaran besar tapi programnya serapannya lambat. Biar jelas masalahnya di mana,” kata dia.
3. Agrinas Pangan Nusantara didirkan Februari 2025
Agrinas Pangan Nusantara hadir sebagai wajah baru BUMN yang mengemban misi besar memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Didirikan pada Februari 2025, BUMN ini merupakan hasil transformasi dari PT Yodia Karya (Persero), yang sebelumnya dikenal sebagai perusahaan konstruksi.
Kini berada di bawah holding Danareksa, Agrinas menjalankan peran strategis dalam rantai pangan nasional, mulai dari pencetakan lahan, budidaya, pascapanen, hingga penggilingan—mengintegrasikan proses dari hulu ke hilir.
