Jakarta, IDN Times - Pemerintah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rancangan tersebut, belanja negara 2027 dipatok sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan dengan alokasi belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
“2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat,” ujar Prabowo dalam
Prabowo saat menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, Jumat (14/8/2026).
Pemerintah menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter, sektor keuangan, serta Danantara agar bekerja semakin solid dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Di sisi lain, transformasi ekonomi menuju aktivitas bernilai tambah tinggi akan terus diperkuat. Pemerintah juga memastikan program-program unggulan berjalan efektif dan program perlindungan sosial tetap andal.
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian, termasuk memperkuat dukungan bagi petani, nelayan, guru, serta tenaga kerja rentan.
Harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga akan diperkuat agar pelaksanaan pembangunan semakin efektif.
"Selain itu, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pandang bulu," jelasnya.
Fokus pada 8 Prioritas Nasional
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan APBN 2027 akan difokuskan pada delapan program prioritas nasional.
Pertama, memperkuat kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air.
Kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ketiga, penguatan hilirisasi dan industrialisasi. Keempat, pembangunan infrastruktur, perumahan, serta ketahanan terhadap bencana.
Kelima, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa. Keenam, percepatan penurunan kemiskinan.
Kedelapan prioritas tersebut juga akan ditopang oleh penguatan ketahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah berharap APBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga mampu memperkuat fondasi transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat.