Jakarta, IDN Times - Pelemahan rupiah dalam dua pekan terakhir dinilai sebagai pengaruh dari tekanan dari dalam negeri. Selain sentimen global, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal dan ketergantungan Indonesia pada impor energi turut menekan nilai tukar rupiah.
Bila mengacu data Bloomberg, pergerakan rupiah pada hari ini terus melemah, bahkan pada penutupan perdagangan rupiah berada di level Rp18.184 per Dolar AS atau melemah 28 poin atau 0,15 persen dibandingkan penutupan kemarin.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pelemahan rupiah saat ini merupakan kombinasi faktor global dan domestik. Namun, dalam dua pekan terakhir, tekanan dari dalam negeri terlihat semakin dominan.
Dari sisi global, tekanan berasal dari tingginya imbal hasil atau yield US Treasury, ketidakpastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), serta ketegangan di Timur Tengah yang berisiko mendorong kenaikan harga minyak.
"Sementara dari dalam negeri, tekanan menguat setelah pengumuman konsultasi MSCI pada 16 Oktober 2026. Arus keluar dana yang awalnya terjadi di pasar saham kemudian meluas ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," ungkap Yusuf kepada IDN Times, Rabu (28/10/2026).
Selain itu, selisih imbal hasil SBN dan US Treasury yang semakin menyempit membuat aset berdenominasi rupiah kurang menarik bagi investor. Yusuf juga menyoroti meningkatnya konversi simpanan rupiah ke valuta asing oleh pelaku domestik.
Menurutnya, pengumuman MSCI lebih tepat dipandang sebagai pemicu pelemahan rupiah. Adapun tekanan yang membuat pelemahan berlanjut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal dan tingginya ketergantungan Indonesia pada impor energi.
"Kondisi tersebut meningkatkan premi risiko domestik sehingga tekanan terhadap rupiah lebih berat dibandingkan sejumlah mata uang negara kawasan," ungkapnya.
Tak hanya itu, pelemahan rupiah juga berisiko menekan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga barang impor. Yusuf mencermati, inflasi pada September 2026 mencapai 3,28 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan inflasi harga bergejolak (volatile food) sudah mencapai 5,03 persen.
Di sisi lain, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) masih rendah karena harga BBM bersubsidi ditahan. Artinya, sebagian tekanan kenaikan harga masih ditanggung APBN melalui subsidi dan kompensasi.
"Dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang akan terasa dalam tiga hingga enam bulan ke depan," ucapnya.
Dengan demikian, kenaikan biaya produksi barang yang menggunakan bahan baku impor, seperti gandum, kedelai, gula, obat-obatan, dan elektronik, berpotensi semakin terasa pada kuartal IV-2026 hingga awal 2027. Tekanan harga juga berpotensi terjadi pada BBM dan LPG nonsubsidi.
Ia menambahkan, inflasi inti yang masih moderat di level 2,84 persen menunjukkan permintaan domestik belum cukup kuat. Dalam kondisi tersebut, produsen cenderung menahan kenaikan harga dengan mengurangi margin keuntungan. Namun, ruang untuk menekan margin memiliki batas sehingga kenaikan biaya produksi berisiko diteruskan kepada konsumen.
Kelompok masyarakat kelas menengah menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Sebab, kelompok ini banyak mengonsumsi barang impor dan BBM nonsubsidi, tetapi tidak seluruhnya memperoleh bantuan sosial.
Pada saat yang sama, tekanan terhadap rupiah juga membatasi ruang penurunan suku bunga. Alhasil, daya beli masyarakat berpotensi tertekan dari dua sisi, yakni kenaikan harga barang dan biaya kredit yang masih tinggi.