Seniman-Ojol Diajak Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Iuran Mulai Rp16.800

07 Mar 2025, 05:30 WIB

Vadhia Lidyana

ilustrasi layanan BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (5/12/2024). (dok. BPJS Ketenagakerjaan)

Intinya sih...

BPJS Ketenagakerjaan ajak pekerja informal daftar kepesertaannya demi perlindungan dari risiko pekerjaan.
Iuran BPJS sangat terjangkau mulai dari Rp16.800 per bulan, untuk peserta dengan penghasilan Rp1 juta per bulan.
Peningkatan kepesertaan di sektor BPU tetap menjadi prioritas BPJS Ketenagakerjaan, dengan target jumlah kepesertaan meningkat hingga 12 juta tahun ini.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - BPJS Ketenagakerjaan mengajak pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), untuk mendaftarkan kepesertaannya demi memperoleh perlindungan dari risiko pekerjaan.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, pihaknya menyasar pekerja informal di sektor-sektor yang tingkat kepesertaannya masih rendah, seperti pekerja seni, nelayan, petani, pengemudi ojek online (ojol), dan sebagainya.

“Kami mempelajari segmen-segmen yang di BPU, ada sekitar yang terdeteksi sampai 125 segmen yang memang harus kita targetkan agar terlindungi,” kata Oni di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

1. Iuran mulai dari Rp16.800

ilustrasi layanan BPJS Ketenagakerjaan (dok. BPJS Ketenagakerjaan)

Oni mengatakan, iuran BPJS Ketenagakerjaan pun sangat terjangkau, mulai dari Rp16.800 per bulan. Adapun iuran tersebut tersedia untuk paket perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), untuk peserta dengan penghasilan Rp1 juta per bulan.

Ada juga paket perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT), JKK, dan JKM dengan iuran Rp36.800 per bulan, untuk peserta dengan penghasilan Rp1 juta per bulan.

Untuk mengajak pekerja informal di bidang seni, misalnya seperti musisi, penari, penulis, dan sebagainya, BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, juga terhadap lembaga terkait, seperti asosiasi pekerjanya.

Hal itu dilakukan demi memastikan informasi terkait manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diterima dan dipahami dengan baik.

“Sekarang kami juga lebih mendekat ke mereka, dengan pendekatan lokal, yaitu bahasa daerah. Kami mengajak mereka yuk, ikut dengan bahasa daerah, monggo. Jadi upaya-upaya ini kami lakukan,” tutur Oni.

2. Pekerja informal paling rentan

Ojol dan Pendagang di trotoar dekat gedung DPR RI usai demo 6 Februari 2024 (IDN Times/Irsan Rufai)

Oni menekankan, potensi kepesertaan sektor BPU masih sangat besar. Dari total 61 juta pekerja BPU, saat ini baru 9,9 juta yang terlindungi, atau sekitar 16,2 persen. Oleh karena itu, peningkatan kepesertaan di sektor ini tetap menjadi prioritas BPJS Ketenagakerjaan.

Jika ditelusuri lebih dalam, setengah dari potensi pekerja BPU merupakan pekerja rentan yang termasuk dalam Desil 1-4. Risiko kecelakaan kerja yang mereka hadapi dapat berujung pada kemiskinan yang lebih dalam.

Oleh karena itu, Oni menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh pekerja rentan memiliki jaring pengaman sosial yang kuat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan juga menargetkan jumlah kepesertaan meningkat hingga 12 juta tahun ini.

“Tahun lalu kenaikan kita 3,6 juta tenaga kerja aktif, itu sekitar 9-10 persen. Tapi tahun ini kita menargetkan 12 juta kenaikan tenaga kerja aktif. Itu cukup challenging. Tapi itu salah satu komitmen kami untuk memperluas universal coverage jamsostek, supaya lebih banyak lagi tenaga kerja yang terlindungi,” ujar Oni.

3. Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tembus 45,22 juta

Aplikasi JMO. (Dok. BPJS Ketenagakerjaan)

Per akhir 2024, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 45,22 juta, naik 8,82 persen secara year on year (yoy).

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 4,02 juta kasus klaim pengajuan manfaat dengan nominal total Rp57,12 triliun hingga akhir 2024. Program Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi program dengan jumlah nominal klaim tertinggi dengan persentase sekitar 83 persen dari total klaim yang ada.

Dana kelolaan pada periode yang sama mencapai Rp791,65 triliun, dengan porsi terbesar ada pada program Jaminan Hari Tua (JHT) yakni sebanyak Rp489,23 triliun, Jaminan Pensiun (JP) Rp189,15 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp67,31 triliun, Jaminan Kematian (JKM) Rp17,36 triliun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp14,92 triliun, serta dana badan BPJS Rp13,66 triliun.