Susu Ikan Bakal Gantikan Susu Sapi di Program Makan Gratis Prabowo?
Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional buka suara terkait munculnya wacana susu ikan akan dijadikan sumber alternatif untuk menggantikan susu gratis pada program makan bergizi gratis pada pemerintahan Prabowo Subianto.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, saat ini pihaknya masih belum ada rencana untuk menggunakan susu ikan dalam program minum susu gratis.
"Enggak (ada rencana gunakan susu ikan), kita belum ke arah situ," ujarnya, dikutipi Rabu (11/9/2024).
1. Tampung semua saran untuk program susu gratis
Kendati demikian, ia memastikan akan menampung semua usulan untuk mendukung program minum susu gratis agar berjalan dengan baik
"Semua yang baik pasti akan kita akomodir," ucapnya.
2. Pemerintah bakal impor sapi
Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya berencana melakukan impor sapi untuk memenuhi kebutuhan susu pada program makan gratis.
Namun ia enggan menjelaskan lebih detail terkait jumlah sapi yang akan diimpor pada tahap awal. Itu karena hal tersebut menjadi wewenang Kementerian Pertanian (Kementan).
"Dalam jangka panjang kita impor sapi supaya Indonesia ke depan Swasembada susu," ujarnya.
3. Wacana susu ikan berawal dari ID Food
Wacana penggunaan susu ikan sebagai sumber alternatif untuk program minum susu gratis ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food Sis Apik Wijayanto.
Apik mengatakan, pihaknya mulai mengkaji pengadaan susu ikan sebagai sumber alternatif program minum susu gratis apabila susu sapi tidak dapat memenuhi kebutuhan program.
Menurutnya, proses pembangunan peternakan sapi perah mega farm membutuhkan waktu 2-3 tahun sedangkan program ini akan mulai dijalankan pada 2 Januari 2025.
"Yang diusulkan maunya pengadaan awalnya maksimalkan ke peternak lokal di seluruh Indonesia. Tapi jika tidak mungkin, ada produk alternatif yang bisa dilakukan sebagai pengganti susu sapi misal dari ikan, ini pernah diusulkan beberapa tokoh masyarakat tapi ini masih belum," ujar Sis Apik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
