Trump Perpanjang Tenggat TikTok, Aplikasi Tak Jadi Dilarang

- Presiden AS, Donald Trump, memperpanjang tenggat waktu penjualan operasi TikTok di AS untuk kedua kalinya.
- Sebelum perpanjangan ini, ByteDance memiliki batas waktu hingga 5 April 2025 untuk melakukan divestasi atas TikTok sesuai undang-undang keamanan nasional yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada April 2024.
- Amazon dan konsorsium investor seperti Andreessen Horowitz dan Blackstone tertarik untuk mengakuisisi TikTok di AS, namun persetujuan dari pemerintah China masih menjadi penentu.
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memperpanjang tenggat waktu penjualan operasi TikTok di AS untuk kedua kalinya. Keputusan ini diumumkan Jumat (4/4/2025), tepat sehari sebelum aplikasi itu dijadwalkan diblokir di seluruh negeri.
Melalui akun Truth Social miliknya, Trump menyatakan bahwa kesepakatan penjualan TikTok masih butuh waktu tambahan untuk memastikan semua izin terpenuhi. Dengan perpanjangan ini, TikTok masih bisa beroperasi di AS selama 75 hari ke depan, atau hingga pertengahan Juni.
1. Trump umumkan langsung lewat Truth Social
Trump menyampaikan perpanjangan tenggat itu secara langsung lewat media sosialnya, menyebut proses kesepakatan masih berlangsung.
“Pemerintahan saya telah bekerja sangat keras untuk MENYELAMATKAN TIKTOK, dan kami telah membuat kemajuan luar biasa. Kesepakatan ini masih membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk memastikan semua persetujuan yang diperlukan ditandatangani,” tulis Trump di Truth Social, dikutip dari CNN Internasional, Sabtu (5/4/2025).
Ia juga menambahkan bahwa pemerintahannya ingin menjaga agar aplikasi itu tetap berjalan, sembari menekankan pentingnya kerja sama dengan China.
“Kami berharap dapat terus bekerja dengan iktikad baik dengan China, yang saya tahu tidak terlalu senang dengan Tarif Timbal Balik kami. Kami tidak ingin TikTok ‘menghilang’. Kami menantikan kerja sama dengan TikTok dan China untuk menyelesaikan kesepakatan ini,” lanjut Trump dalam unggahannya.
2. ByteDance sempat hadapi tenggat awal 5 April
Sebelum perpanjangan ini, ByteDance memiliki batas waktu hingga 5 April 2025 untuk melakukan divestasi atas TikTok sesuai undang-undang keamanan nasional yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada April 2024.
Tenggat awal sesungguhnya jatuh pada 19 Januari, namun Trump langsung menandatangani perintah eksekutif pada 20 Januari, sehari setelah dilantik, untuk memperpanjang waktu sebanyak 75 hari.
Menjelang tenggat awal, Apple dan Google sempat menghapus TikTok dari toko aplikasi mereka, dan TikTok bahkan sempat offline di AS selama 14 jam. Namun aplikasi itu kembali beroperasi setelah Trump mengumumkan bahwa ia akan memberikan perpanjangan.
3. Sejumlah pihak berebut akuisisi TikTok

Dengan tenggat baru ini, pembicaraan mengenai siapa yang akan mengakuisisi TikTok kembali mengemuka. CNBC Internasional melaporkan bahwa Oracle dan AppLovin telah menyatakan minatnya untuk membeli operasi TikTok di AS.
Pada Rabu sebelumnya, Amazon juga masuk ke dalam daftar calon pembeli setelah mengajukan tawaran mendadak. Selain itu, konsorsium investor yang melibatkan Andreessen Horowitz, Blackstone, dan sejumlah firma modal lainnya disebut akan mengambil alih sekitar setengah dari operasi TikTok di AS, menurut laporan Financial Times.
Investor TikTok yang sudah ada, seperti General Atlantic, Susquehanna, KKR, dan Coatue akan tetap terlibat dan menguasai sekitar 30 persen unit TikTok AS yang baru.
Sementara itu, miliarder Frank McCourt bersama konsorsiumnya, Project Liberty, juga tertarik, dengan dukungan dari salah satu pendiri Reddit, Alexis Ohanian. Startup AI, Perplexity, bahkan sempat mengusulkan untuk melakukan merger dengan TikTok AS.
4. Persetujuan China masih jadi kunci utama

Meskipun banyak pihak tertarik, persetujuan dari pemerintah China masih jadi penentu. Sejauh ini, belum ada tanda bahwa Beijing bersedia menyetujui penjualan tersebut.
Trump sendiri menyinggung isu tarif dalam kaitannya dengan kesepakatan ini.
“Ini membuktikan bahwa Tarif adalah alat ekonomi paling kuat, dan sangat penting bagi Keamanan Nasional kami!” tulisnya dalam unggahan lain, dikutip dari CNBC Internasional, Sabtu (5/4).
Ia juga menyatakan bahwa jika diperlukan, ia bisa kembali memperpanjang tenggat waktu TikTok.
“Kami tidak ingin TikTok ‘padam’. Kami akan terus bekerja sama dengan TikTok dan China untuk menyelesaikan kesepakatan ini,” ujarnya.
5. TikTok berkomitmen tetap di pasar AS

Meski belum memberi pernyataan resmi terkait perpanjangan tenggat terbaru ini, TikTok sebelumnya sudah menunjukkan komitmen untuk tetap hadir di AS.
“Kami akan bekerja dengan Presiden Trump untuk solusi jangka panjang yang menjaga TikTok tetap di Amerika Serikat,” kata TikTok saat aplikasi mereka kembali online pada Februari lalu, setelah perpanjangan pertama diumumkan.
TikTok juga mencatatkan kehadiran penting di pelantikan Presiden Trump awal tahun ini, dengan CEO Shou Chew duduk berdampingan dengan para menteri dan eksekutif teknologi lainnya.
6. Kongres AS dan aturan hukum tetap mengintai

Meskipun tenggat kembali diperpanjang, belum jelas bagaimana reaksi anggota Kongres AS, yang tahun lalu secara bipartisan menyetujui bahwa TikTok merupakan ancaman bagi keamanan nasional.
Mahkamah Agung AS bahkan telah menyetujui pendapat itu secara bulat. Undang-undang yang berlaku menekankan bahwa ByteDance tak boleh menguasai lebih dari 20 persen saham TikTok AS, dan tidak boleh ada koordinasi terkait algoritma maupun praktik data antara TikTok AS dan entitas ByteDance.
Meski kesepakatan belum rampung, Wakil Presiden JD Vance tetap optimistis. Bulan lalu, ia menyebut kesepakatan akan dicapai tepat waktu.
“Hampir pasti akan ada kesepakatan tingkat tinggi yang saya rasa akan memuaskan kekhawatiran keamanan nasional kami, dan memungkinkan berdirinya entitas TikTok Amerika yang terpisah,” kata Vance kepada NBC News.
Perpanjangan tenggat ini memberi ruang negosiasi lebih luas bagi semua pihak, namun belum menjamin nasib jangka panjang TikTok di Amerika Serikat. Selama belum ada kesepakatan final, masa depan aplikasi ini masih bergantung pada dinamika politik, ekonomi, dan keputusan lintas negara yang terus berubah.