Turki Jatuhkan Denda pada 13 Produsen Unggas akibat Kartel Harga

Dewan Antitrust Turki resmi mengenakan denda 3,7 miliar lira Turki (Rp1,4 triliun) kepada 13 produsen unggas. Denda ini dikenakan setelah penyelidikan menyeluruh terhadap praktik kolusi yang merugikan persaingan usaha.

"Penyelidikan komprehensif ini mengungkap adanya praktik pertukaran informasi yang berdampak negatif pada persaingan," ujar pernyataan resmi Dewan Antitrust Turki.

Dewan Antitrust Turki menyatakan bahwa instrumen forward-pricing selama ini memungkinkan produsen mengoordinasikan harga secara tidak sehat di pasar unggas domestik. Penindakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan persaingan yang adil demi kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehat.

Larangan tersebut mewajibkan produsen menerapkan daftar harga secara transparan dan langsung kepada pembeli. Dengan begitu, Dewan menegaskan bahwa semua pelaku pasar harus bersaing secara terbuka tanpa ada praktik yang menyamaratakan harga sebelum diumumkan secara resmi.

Dewan Antitrust mengungkap bahwa praktik pertukaran informasi harga di kalangan produsen unggas menghambat persaingan pasar yang sehat. Dengan adanya koordinasi harga, produsen dapat mengatur harga jual agar tetap tinggi, yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Praktik semacam ini disebut sebagai penyebab distorsi pasar dan mengurangi insentif produsen untuk bersaing dalam hal kualitas maupun harga.

"Produsen harus segera menghilangkan kebiasaan ini agar persaingan dapat berjalan dengan sejalan kepada prinsip keadilan ekonomi," menurut pernyataan resmi Dewan Antitrust Turki, dilansir Bloomberg.

Selain itu, penghapusan praktek forward-pricing akan meningkatkan transparansi harga di pasar unggas, sehingga pembeli mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan wajar. Langkah ini juga diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar dan memacu inovasi dalam industri unggas.

Dewan Antitrust menginstruksikan produsen unggas agar segera memberlakukan daftar harga secara langsung begitu diumumkan kepada pembeli. Kebijakan ini bertujuan mencegah adanya pertukaran informasi terlebih dahulu yang bisa mengakibatkan praktik monopoli harga.

Instrumen forward-pricing yang selama ini dipakai produsen dianggap menghambat persaingan bebas. Dengan aturan baru ini, semua harga harus diumumkan secara transparan dan tanpa jeda kepada pembeli, sehingga tidak ada pemain yang dapat mengkordinasikan harga secara diam-diam.