UE Rancang Skema Pinjaman Ukraina dari Aset Rusia yang Dibekukan
- Belgia pertanyakan dasar hukum dan risiko dari rencana UE
- Rusia kecam langkah UE dan balasan sanksi diperluas
Jakarta, IDN Times – Pemimpin Uni Eropa (UE), yang mewakili 27 negara di kawasan tersebut, bertemu di Brussels, Belgia, pada Kamis (23/10/2025), untuk membahas rencana memanfaatkan aset Bank Sentral Rusia senilai 140 miliar euro (setara Rp2,7 triliun) guna memberikan pinjaman kepada Ukraina. Langkah ini untuk membantu negara itu yang masih berperang melawan Rusia sejak Februari 2022.
Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyambut kedatangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai calon anggota UE. Ia menilai pinjaman reparasi ini mencerminkan dukungan kuat Eropa untuk membiayai pertahanan dan pemulihan Ukraina pada 2026 dan 2027.
Dilansir dari The Guardian, aset Rusia yang dibekukan, bernilai sekitar 210 miliar euro (setara Rp4 kuadriliun), sebagian besar tersimpan di Euroclear, lembaga keuangan Belgia yang mengelola sekuritas seperti obligasi pemerintah. UE memblokir aset itu setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dan kini berencana menggunakannya sebagai jaminan pinjaman, dengan harapan Ukraina dapat melunasinya menggunakan reparasi dari Rusia setelah perang berakhir.
1. Belgia pertanyakan dasar hukum dan risiko dari rencana UE
Belgia, tempat penyimpanan terbesar aset Rusia yang dibekukan, menyuarakan kekhawatiran atas dasar hukum rencana tersebut serta potensi risiko jika Rusia menuntut pengembalian asetnya. Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengatakan bahwa ia belum menemukan landasan hukum yang kuat dan memperingatkan bahwa negaranya dapat menunda keputusan tanpa jaminan yang pasti.
Dilansir dari BBC, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas menyampaikan bahwa blok tersebut tengah berupaya membagi risiko di antara negara anggota agar Belgia tidak menanggung beban sendirian. Ia menambahkan bahwa mekanisme hukum bersama masih dalam tahap perundingan di tingkat Eropa.
Untuk menyesuaikan dengan hukum internasional yang melindungi aset negara, UE dapat mengganti dana Rusia yang dipinjam dengan janji pembayaran kolektif yang dijamin oleh seluruh negara anggota. Namun, jika Rusia menolak membayar reparasi atau perang berlangsung lama, beban pembayaran bisa jatuh pada warga pajak Eropa, menimbulkan kekhawatiran di kalangan bankir tentang stabilitas dan kepercayaan keuangan global.
2. Rusia kecam langkah UE dan balasan sanksi diperluas
Rusia menolak rencana penggunaan asetnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menyebut kebijakan UE itu sebagai tindakan pencurian dan memperingatkan akan ada balasan yang menyakitkan. Wartawan Al Jazeera, Yulia Shapovalova melaporkan dari Moskow, sanksi baru UE dan Amerika Serikat (AS), terutama pembatasan ekspor minyak Rusia, akan menekan ekonomi Rusia secara signifikan, termasuk pasokan ke negara seperti India.
UE menyetujui paket sanksi ke-19 terhadap Rusia yang menargetkan bank, bursa kripto, serta perusahaan di India dan China. Paket tersebut juga mencakup larangan impor gas alam cair (LNG) Rusia. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan bahwa larangan LNG menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan energi Eropa terhadap Rusia.
3. Perdebatan internal UE soal alokasi dana dan dukungan politik
Perbedaan pandangan muncul di dalam UE terkait penggunaan dana pinjaman tersebut. Jerman bersikeras agar dana hanya dipakai untuk membeli senjata buatan Eropa atau Ukraina, sementara Swedia dan beberapa negara lain mendukung kebebasan Ukraina untuk menentukan penggunaannya. Seorang pejabat Ukraina mengatakan, Kyiv membutuhkan dana sebelum akhir 2025 untuk pertahanan, rekonstruksi, dan kompensasi korban, terlebih karena bantuan militer dari AS mulai menurun.
Meski terdapat potensi penolakan dari Hungaria dan Slovakia yang memiliki kedekatan dengan Moskow, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyebut bahwa dukungan terhadap rencana pinjaman ini cukup luas di kalangan negara anggota.
Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo berharap proposal rinci dapat diselesaikan agar dana tersedia pada April 2026, saat cadangan Ukraina diperkirakan menipis. Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz menilai, mekanisme pemungutan suara mayoritas bisa menjadi jalan keluar jika Hungaria mengajukan veto terhadap kesepakatan tersebut.
