Zulhas Jadi Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih

Satuan Tugas memiliki sejumlah tugas utama sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan registrasi dengan kementerian/lembaga serta/atau pemerintah daerah.
2. Memastikan terbentuknya 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
3. Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
4. Mengkoordinasikan proses pemetaan potensi desa/kelurahan guna mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mencakup aspek kelembagaan, usaha, serta penguatan sumber daya manusia, untuk mendukung keberhasilan program.
6. Mengkoordinasikan pengembangan rencana bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk unit usaha seperti kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, serta fasilitas pergudangan (cold storage) dan logistik desa/kelurahan, dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing desa.
7. Merekomendasikan langkah-langkah percepatan pembenahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di tingkat desa/kelurahan.
8. Menyelesaikan berbagai permasalahan dan hambatan yang menghambat pelaksanaan program.

Satuan tugas akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. 

Satuan Tugas tersebut terdiri dari:
a. Satuan Tugas Nasional
b. Satuan Tugas Provinsi dan
c. Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

Berikut rincian susunan Satuan Tugas Nasional sebagai berikut:

• Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pangan
• Wakil Ketua I: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• Wakil Ketua II: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Wakil Ketua III: Menteri Dalam Negeri
• Wakil Ketua IV: Menteri Kelautan dan Perikanan

Anggota Satuan Tugas Nasional:

• Menteri Sekretaris Negara
• Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Menteri Keuangan
• Menteri Kesehatan
• Menteri Sosial
• Menteri Komunikasi dan Informatika
• Menteri Pertanian
• Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
• Pembangunan Nasional (Bappenas)
• Menteri Badan Usaha Milik Negara
• Kepala Badan Pangan Nasional
• Kepala Badan Gizi Nasional
• Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)