Initial Memorandum berisi 25 kebijakan prioritas hasil self-assessment Indonesia terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen OECD.
Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan initial memorandum untuk aksesi OECD, sementara proses aksesi masih butuh waktu lama.
Pemerintah optimistis keanggotaan Indonesia di OECD dapat perkuat posisi RI dalam tatanan internasional dan merumuskan kebijakan global yang lebih berkeadilan.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Indonesia secara resmi menyerahkan dokumen Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, pada 3 Juni 2025 di sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis.
Penyerahan dokumen ini merupakan bagian dari tahapan proses keanggotaan Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Initial Memorandum ini berisi 25 kebijakan prioritas yang diklasifikasikan dalam 32 topik, dan merupakan hasil self-assessment Indonesia terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen OECD.
Proses penyusunannya dilakukan secara menyeluruh oleh Tim Nasional Aksesi OECD yang dibentuk oleh pemerintah setelah adopsi Peta Jalan Aksesi Indonesia pada 29 Maret 2024.
“Sesuai dengan arahan dan penugasan Bapak Presiden, kunjungan kerja ke Paris ini memiliki agenda utama, yaitu menyerahkan Initial Memorandum sebagai persyaratan bagi Indonesia untuk masuk dalam proses aksesi OECD,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (4/6/2025) malam.
Ia menjelaskan, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang sudah menyelesaikan initial memorandum untuk aksesi OECD.
Selain Indonesia, ada Thailand yang telah menyatakan ingin bergabung dengan OECD, namun belum memasukkan initial memorandum. Kemudian Vietnam, Filipinda dan Singapura yang juga telah menyatakan keinginan bergabung dengan OECD.
"Thailand baru mulai. jadi mereka belum berproses dan belum menyerahkan inisial memorandum. Thailand pun belum mendapatkan roadmap dari OECD sehingga tentu mereka kemarin juga berkonsultasi dengan Indonesia terkait dengan bagaimana proses di OECD tersebut," ungkapnya.
Meskipun, Indonesia telah menyerahkan Initial Memorandum, proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD masih panjang.
Bahkan, ada beberapa negara yang prosesnya dapat memakan waktu 5 hingga 10 tahun. Argentina, misalnya, Initial Memorandum-nya masih dalam proses sejak 2022 hingga kini.
Airlangga optimistis Indonesia dapat menjadi anggota penuh OECD.
“Karena dari hasil respons OECD kemarin, mereka menyatakan bahwa dokumen Indonesia relatif cukup bagus kualitasnya, dan mungkin sekitar 80 persen sudah selaras dengan standar yang diharapkan,” jelasnya.
Keanggotaan Indonesia dalam OECD diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan global yang lebih berkeadilan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara representatif dari Global South dalam tatanan internasional.