Anggota DPR: Pemerintah Harus Evaluasi Penanganan KKSB di Papua
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, meminta pemerintah mengevaluasi strategi penanganan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua. Pernyataan itu sebagai respons dari tewasnya seorang prajurit TNI Prada Ginanjar Arianda, saat kontak bersenjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya pada Senin, 15 Februari 2021.
"Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi strategi penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari TNI dan rakyat sipil," terang Sukamta dikutip laman resmi DPR, Jumat (19/2/2021).
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, meminta pemerintah mengevaluasi strategi penanganan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua.
1. Sudah ada 4 anggota TNI Batalyon Infanteri Raider 400/Banteng Raiders tewas di Papua
Sukamta mengatakan, sejak Januari 2021, setidaknya sudah ada empat anggota TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders tewas. Padahal Yonif adalah anggota satuan khusus TNI yang andal.
"Kehilangan satu nyawa anak bangsa sangat mahal harganya, sehingga pemerintah harus segera mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua supaya tidak memakan korban jiwa," ujar politisi berusia 53 tahun itu.
2. Sukamta menyayangkan ketidak mampuan pemerintah atasi KKSB di Papua
Di sisi lain, Sukamta menyayangkan pemerintah yang belum mampu mengatasi KKSB di Papua. Padahal, Indonesia pernah menangani konflik horizontal seperti konflik GAM di Aceh, ancaman kelompok teroris Santoso di Poso.
"Sikap pemerintah tidak boleh lemah dalam menangani kelompok KKSB. Sebab hal itu lah yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Papua," tutur Wakil Ketua Fraksi PKS itu.
3. Pemerintah diminta atasi masalah hingga ke akarnya
Ia menilai, strategi yang digunakan pemerintah saat ini belum tepat. Ia memberikan saran agar hal itu diselesaikan dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Polri. Sukamta berharap pemerintah juga bisa mengatasi hingga sampai akar masalahnya seperti ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi, dan ketertinggalan masyarakat Papua.
"Tanpa menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, potensi gejolak konflik di Papua akan terus terjadi," ujar Sukamta.
