Anggota DPRD DKI Ungkap Ada Markup Anggaran Rp1,7 M untuk Server di APBD 2025
- Selisih harga LED dipasaran
- Proyektor di Museum Kebaharian berkisar Rp2,1 milliar
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menemukan pembelian barang-barang di atas harga yang ada di pasaran dalam Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 di Komisi E DPRD DKI Jakarta.
Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mendapati pembelian barang-barang, yaitu server, lampu Light Emitting Diode (LED), dan proyektor oleh beberapa dinas melebihi harga di tempat-tempat lainnya yang bisa diakses oleh publik.
“Server ini kita sudah cek spesifikasinya. Mau beli 3 unit, masing-masing server (harganya) Rp1,7 miliar. Setelah kita cek spesifikasinya itu kisarannya Rp300 juta bukan Rp1,7 miliar. Ini Dinas Perpustakaan mau beli 3 unit,” kata dia dalam keterangan, Jumat (25/7/2025).
1. Selisih harga LED di pasaran
Justin mempertanyakan, mengapa Dinas Kebudayaan berencana membeli lampu LED dengan harga satuannya sebesar Rp15 juta. Dia menyoroti selisih yang besar antara harga lampu LED yang ingin dibeli oleh Dinas Kebudayaan dengan barang serupa jika dibeli di pasaran.
“Pengadaan lampu LED kita cek juga spesifikasinya di pasaran harganya Rp1 sampai Rp3 juta. Tapi, ini alokasi satuannya Rp15 juta, jauh (perbedaannya),” ujar Justin.
2. Proyektor di Museum Kebaharian berkisar Rp2,1 milliar
Justin kembali bertanya, mengapa pengadaan proyektor untuk dipakai di Museum Kebaharian berkisar lebih dari Rp158 juta, meskipun barang yang sama bisa dibeli dengan harga sekitar Rp50 jutaan di tempat lainnya.
“Mau beli juga nih, Dinas Kebudayaan LCD Projector di Museum Kebaharian sebanyak 11 unit. Harga satuan Rp158 juta sampai Rp214 juta dengan total anggaran Rp2,1 miliar. Padahal, kalau kita cek di pasaran, projector ini mungkin yang (paling) mahal sekitar Rp50 jutaan,” lanjutnya.
3. Uang pajak harus dikelola dengan bijak
Justin mengingatkan, Pemprov DKI harus sensitif terhadap perasaan masyarakat dalam melakukan pembelian dengan menggunakan pendapatan-pendapatan pajak dan retribusinya. Terlebih, ia menilai masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi belakangan ini.
“Saya harap belanja dari uang pajak masyarakat itu juga digunakan secara bijak dengan nilai-nilai yang efisien. Jangan sampai nanti selain ada temuan bisa juga menyakiti hati masyarakat,” kata dia.
