Bantuan KJP Jadi Ladang Calo, DPRD DKI Minta Evaluasi Sistem
- Distribusi bantuan seharusnya transparan. Langsung jangkau penerima manfaat tanpa perantara yang tidak sah.
- Dinas KPKP evaluasi sistem distribusi. Perlu pengawasan ketat dan mekanisme pelaporan warga.
- Warga jangan takut melapor. Bantuan untuk meringankan beban masyarakat justru menjadi beban baru karena ulah calo.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan pihaknya mendapatkan laporan adanya calo distribusi bantuan pangan bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur.
Menurut Taufik, warga terpaksa menggunakan jasa pihak ketiga karena warga mengeluh kesulitan mengakses bantuan pangan subsidi melalui sistem daring. Akibatnya, warga dibebani tambahan biaya oleh oknum tersebut.
"Ini jelas melenceng dari tujuan awal program,” ujar politisi PKS itu dikutip laman DPRD, Kamis (24/7/2025).
1. Distribusi bantuan seharusnya transparan
Ia menegaskan, distribusi bantuan seharusnya transparan dan langsung menjangkau penerima manfaat tanpa perantara yang tidak sah.
"Praktik semacam itu merugikan masyarakat kecil. Bahkan, mencederai semangat keadilan sosial dalam program bantuan pemerintah," ujarnya.
2. Dinas KPKP evaluasi sistem distribusi
Karena itu, Taufik meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta serta instansi terkait mengevaluasi sistem distribusi bantuan pangan subsidi.
"Pelaksanaan program tersebut, perlu pengawasan ketat. Selain itu, instansi terkait bisa menjadi saluran pelaporan warga. Kita perlu mekanisme yang adil dan bebas dari penyalahgunaan,” tegasnya.
3. Warga jangan takut melapor
Taufik miris karena bantuan untuk meringankan beban masyarakat justru menjadi beban baru karena ulah calo. Dia berharap warga tidak takut melapor jika menemukan praktik curang dalam proses distribusi bantuan.
"Kebijakan pro-rakyat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan," imbuhnya
