Anggota Komisi I: Budi Arie yang Harusnya Mundur, Bukan Dirjen Aptika
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, menyentil sikap Budi Arie Setiadi yang memilih tetap duduk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), usai terjadi serangan siber ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) di Surabaya.
Diketahui, yang mundur pasca-kasus peretasan PDNS 2 justru Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel A Pangerapan. Semuel menyatakan pengunduran dirinya pada 1 Juli 2024.
"Makanya ketika ditemukan titik kesalahan, menterinya harus mundur dong, sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kesalahan itu. Jangan dirjennya. Dirjen kan hanya pelaksana di lapangan," ujar Effendi ketika dikonfirmasi, Minggu (7/7/2024).
Namun, bila Semuel ingin mundur dari kursi dirjen, Effendi tidak mempermasalahkan. Politikus PDIP itu mengatakan, Semuel merupakan satu-satunya pejabat Kemkominfo yang paham teknologi di Pusat Data Nasional (PDN).
"Sekarang setelah Semuel mundur (dari kursi dirjen), mau siapa (urus PDN)? Budi Arie? Tahu apa Budi Arie soal teknologi. Bagaimana dia ujuk-ujuk mendadak bisa tahu soal itu?" kata Effendi.
Diketahui, PDNS 2 mati mendadak sejak 20 Juni 2024. Sejumlah kementerian dan lembaga terdampak akibat kasus peretasan ransomware Lockbit itu. Hingga kini belum semua data bisa dipulihkan, meski peretas telah memberikan kata sandi data yang terkunci.
1. Anggota Komisi I DPR usulkan bila Budi Arie tak mundur seharusnya dipecat
Sebelumnya, Effendi bahkan menyarankan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar memecat Budi Arie dari kursi Menkominfo. Menurutnya, sikap itu lebih baik ketimbang masyarakat melakukan gugatan class action ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA). Sebab, serangan ke PDNS 2 sudah menandakan negara gagal menjaga data-data milik masyarakat.
"Jadi, tanggung jawabnya harus setara dengan pengguna anggaran dalam hal ini menteri. Maka sudah seharusnya menteri menunjukkn sikap ksatria, dan mengatakan 'dengan ini saya bertanggung jawab dan mundur'. Demi perbaikan ke depan dan demi menjaga harkat Pak Presiden Joko Widodo. Begitu dong," ujar Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024.
Dalam pandangannya serangan ransomware ke PDNS di Surabaya adalah kekeliruan yang fatal. Apalagi backup data yang tersedia di PDN di Batam hanya dua persen dari data yang disimpan di Surabaya.
"Ini harus dilakukan audit forensik, karena ini serius sekali. Ini bukan sekedar soal data. Tetapi, koordinasi kepemimpinan juga lemah," kata Effendi.
2. Effendi Simbolon sentil kualitas menteri di kabinet Jokowi
Politikus yang kini merapat ke kubu Presiden terpilih Prabowo Subianto itu bahkan sempat menyentil kualitas menteri di kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Menurut dia, separuh dari menteri di kabinet Jokowi dinilai tidak memiliki kemampuan mumpuni.
"Kalau perlu, kabinet mendatang melalui fit and proper test semua lewat publik. Jangan karena suka, gayanya bagus, atau faktor lain (dipilih jadi menteri). Separuh dari kabinetnya Pak Jokowi kan parah semua (kualitasnya)," kata dia.
Menurut Effendi, dengan adanya uji kepatutan dan kelayakan, individu yang akan menjadi calon menteri paham tugas dan fungsi pekerjaannya. "Tidak kemudian menunjukkan gaya relawan," ujarnya.
Budi Arie memang pernah menjabat sebagai Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo). Ia dilantik pada 17 Juli 2023 untuk menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G.
3. Projo bela Budi Arie dengan sebut orang yang desak mundur karena kalah Pilpres 2024
Sikap Budi Arie yang tetap bergeming menjabat Menkominfo dibela organisasi relawan Projo. Bahkan, Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, mengatakan desakan agar Budi mundur dari kursi Menkominfo merupakan bagian dari residu Pilpres 2024.
"Dari tim monitoring yang dilakukan oleh tim, itu (desakan) datang dari tokoh-tokoh yang kami identifikasi adalah mereka yang secara politik kemarin berseberangan dalam konteks Pilpres 2024," ujar Handoko ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, pada 28 Juni 2024.
Handoko mengatakan pemenang Pilpres 2024 belum dilantik. Masih tersisa tiga bulan lagi hingga momen pelantikan pada Oktober mendatang.
"Artinya, tentu upaya politik yang terkait dengan proses tersebut sangat mungkin dilakukan," katanya.
Apalagi, kata Handoko, pemerintah tengah memerangi praktik judi online. Sehingga, kata dia, sangat terbuka peluang serangan siber ransomware merupakan serangan balik terhadap pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Posisi Budi Arie sendiri, kata dia, berada di garis terdepan ketika menyangkut isu Pilpres 2024.
