ASN IKN Diusulkan Dapat Insentif Rp100 Juta, Alasannya Biaya Mahal

Arizal menyampaikan, usulan itu disampaikan mengingat biaya hidup di IKN yang serba mahal. Ia memberikan contoh, sekolah dan rumah sakit bertaraf internasional di IKN yang biayanya mahal.

Pernyataan itu disampaikan Arizal sekaligus menanggapi keterangan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, yang hadir dalam acara itu. Alimudin sebelumnya menjelaskan soal fasilitas di IKN Nusantara mulai dari sekolah hingga rumah sakit kelas internasional.

Arizal menilai, ASN tentu membutuhkan dana yang besar jika harus pindah ke IKN, karena harus membiayai pendidikan anak dan menikmati fasilitas kelas internasional tersebut.

"Kita sudah rapat dengan Dirjen Anggaran, kita usul tunjangan insentif. Seperti yang tadi dikatakan Pak Alimudin, ada sekolah internasional, rumah sakit internasional, bagaimana ASN kalau gak ada insentifnya bayar sekolah internasional itu. Makanya kita usul besar," kata Arizal sebagaimana yang disiarkan dalam tayangan YouTube Kantor Staf Presiden, Senin (5/7/2024).

Arizal memastikan, KemenPANRB akan memperjuangkan kesejahteraan ASN yang ke IKN. Sebab, sangat sulit bagi ASN mau pindah ke IKN jika kesejahteraan tak diperhatikan, salah satunya melalui insentif.

"Tapi kami berjuang terus, sangat-sangat tidak menarik bagi ASN untuk mau pindah ketika tidak diperhatikan insentifnya. Tadi kan, sekolah internasional, RS internasional, bagaimana mau bayar mereka kalau tidak ada tambahan," ucapnya.

Lebih lanjut, Arizal menyampaikan, tunjangan mengenai ASN masih dalam proses. Ia berharap berbagai usulan yang diajukan KemenPANRB bisa disetujui pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Arizal lantas mengutip pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menyebut kepindahan ASN ke IKN sulit karena minimnya tunjangan.

"Tunjangan dalam proses, insyaallah kita berdoa bersama, bagi ASN yang dipindah akan dapat tambahan insentif itu. Karena Pak Presiden pernah ngomong, pemindahan ASN ke IKN alot. Alotnya itu susah kalau tidak ada insentif," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mendapatkan satu unit rumah susun atau hunian.

Meski begitu, untuk tahap awal ASN masih harus berbagi hunian untuk diisi oleh beberapa orang.

"Setiap pegawai ASN akan mendapatkan satu unit hunian apartemen, prinsipnya itu. Bahwa di tahap awal sebagian akan sharing, itu adalah bagian dari kebijakan tambahan," kata Anas dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Rabu, 17 April 2024.

Pemerintah telah menyiapkan 47 tower hunian yang dipersiapkan untuk ASN di IKN. Dari jumlah itu, ada 12 tower rumah susun yang selesai Juni 2024 mendatang dan sisanya baru akan selesai pada Desember 2024. 

Tak hanya mendapatkan hunian, ASN yang pindah ke IKN juga akan mendapatkan tunjangan khusus, yakni tunjangan pionir. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail karena rincian tunjangannya masih akan dibahas dan dilaporkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. 

Namun yang pasti, kata Anas, tunjangan inid iebrikan kepada ASN yang pindah pertama kali ke IKN. "Tunjangannya seperti apa, ini dalam waktu dekat akan dibahas di ratas (rapat terbatas)," katanya.

Anas pun merinci yang akan ditanggung oleh pemerintah dalam rangka pemindahan ini adalah 1 ASN, 1 pasangan ASN, 2 anak, dan 1 asisten rumah tangga.

Lebih rinci, komponen yang dibiayai biaya pengepakan, biaya tunggu yakni penginapan transit di Balikpapan. Kemudian biaya transportasi yakni tiket pesawat searah dan transportasi lokal.

Anas menyebut ada 200 ribu formasi pada (rekrutmen) ASN  yang disiapkan untuk ke IKN. Hal ini, katanya, sesuai dengan perintah Presiden Jokowi. Skenario ini didasari oleh pengalaman dari pemindahan ibu kota negara di Brazilia dan Canberra dan lainnya.

"Kenapa (di sana) agak lambat, karena tidak ada skenario komprehensif termasuk pengisian ASN. Atas dasar ini bapak Presiden menginstruksikan kami untuk menyiapkan rekrutmen baru talenta-talenta digital dan nanti akan dilakukan penerapan smart goverment," tegasnya. 

Menurutnya pemindahan ibukota dilakukan dengan cara yang instan memerlukan biaya besar dan hadapi tantangan kompleks. Oleh karena itu, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan cukup komperhensif termasuk pentingnya keterlibatan semua pihak termasuk pemindahan ASN ini.