Benarkah Jokowi dan Jusuf Kalla Tidak Kompak?
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, membantah isu yang menyebut Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak kompak, terutama terkait kebijakan.
1. Hasto sebut kritikan JK bukan karena tidak kompak dengan Jokowi
Jusuf Kalla sebelumnya sempat mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah, seperti anggaran LRT, APBN yang bocor, dan terakhir mengenai lahan yang dimiliki Prabowo.
Hasto menilai apa yang disampaikan JK bukanlah bentuk ketidakkompakannya dengan Jokowi. "Kritik itu bukan berarti berbeda. Kritik itu membangun," kata Hasto di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2).
2. Hasto menilai pernyataan JK tak merugikan Jokowi
Hasto menilai pernyataan JK tidak merugikan Jokowi. Ia mengatakan, selama ini JK memiliki banyak peran bagi Jokowi.
"Jadi tugas Pak JK sebagai Wapres memang melakukan fungsi-fungsi pengawasan," jelas Hasto.
Hasto lalu mengungkapkan, TKN juga sering melakukan rapat-rapat pemenangan bersama JK. Di TKN sendiri, posisi JK adalah sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf.
"Kami banyak peran Pak JK yang tidak disampaikan ke publik untuk pemenangan dan dalam politik yang tertutup lebih penting dari yang terbuka. Dan kami sering mengadakan rapat tertutup dengan Pak JK," lanjutnya.
3. JK memiliki peran memenangkan suara Jokowi di Sulawesi Selatan
Hasto menyampaikan, peran terbesar JK adalah mengamankan suara di Sulawesi Selatan. Dan ia meyakini bahwa Jokowi bisa memenangkan suara di Sulawesi Selatan karena JK.
"Kami meyakini karena Sulawesi Selatan nanti memberikan kemenangan bagi Pak Jokowi dan itu tidak terlepas dari peran Pak JK. Demikian pula seluruh provinsi dan Sulawesi," ujar Hasto.
4. Jusuf Kalla memberikan izin kepemilikan lahan kepada Prabowo, saat ia menjadi wakil presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapipenguasaan lahan Prabowo. Menurut JK, tidak ada yang salah dengan penguasaan lahan mantan Danjen Kopassus itu dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
JK mengaku dirinya yang memberikan izin kepada Prabowo untuk membeli 220.000 hektare lahan di Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan ketika dirinya masih menjabat sebagai wakil presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004.
"Tidak ada yang salah sebenarnya bahwa Pak Prabowo menguasai tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih (izin) itu," kata JK seperti dilansir Antara, Selasa (19/2).
