Jakarta, IDN Times - Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengaku menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up.
Tegas! Bobby Nasution Tolak Proyek Diduga Mark Up di Pemprov Sumut
Intinya Sih
5W1H
- Bobby Nasution menolak menandatangani sejumlah proyek Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan terindikasi mark up, termasuk proyek gedung senilai Rp484 miliar tanpa pemaparan jelas.
- Ia menegaskan akan memperketat pemeriksaan seluruh pengajuan proyek dari OPD agar prosesnya transparan, rasional, dan bebas dari praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek.
- Sikap tegas Bobby menjadi peringatan bagi OPD agar tidak mengandalkan kedekatan politik, serta memastikan setiap pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Bobby menyebut, sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU beberapa waktu lalu, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan darinya.
1. Sejumlah dokumen proyek berada di mejanya tanpa pemaparan terbuka
Namun, sejumlah pengajuan itu justru membuat Bobby geram karena dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.
“Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, 'Ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya',” ujar Bobby dalam keterangannya.
Salah satu yang disorot Bobby, yakni proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun perincian anggarannya.
“Gedungnya nggak pernah dipaparkan, nggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” katanya.
2. Pemeriksaan akan lebih ketat agar tidak terjadi pemborosan anggaran
Bobby menegaskan dirinya tidak ingin asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan. Ia mengaku akan lebih ketat memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.
“Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya nggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal,” katanya menegaskan.
3. Bagi Bobby, pembangunan harus memberikan manfaat kepada masyarakat
Sikap Bobby tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bagi OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal ataupun hanya mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran.
Menurut Bobby, setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah. (WEB)
