Jumlah Korban Tewas akibat Krisis Ceuta Capai 67 Orang
- Pemerintah Spanyol mencatat 67 orang tewas saat mencoba menyeberang dari Maroko ke Ceuta; sekitar 60 ribu migran masuk sejak 30 Juli, dan sebagian besar telah dipulangkan.
- Madrid menyebut penyeberangan massal melanggar kedaulatan, akan memasang penghalang 500 meter di pemecah ombak, sementara aparat Maroko membubarkan massa dan menangkap puluhan orang.
- Krisis Ceuta memicu pengawasan perbatasan lebih ketat di UE; otoritas mengaitkan lonjakan dengan putusan pengadilan, tetapi aktivis meragukan migran mengetahui keputusan itu.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Spanyol, pada Sabtu (1/8/2026), mengatakan bahwa jumlah korban tewas yang berenang dari Maroko menuju kota Ceuta telah bertambah menjadi 67 orang. Sebagian meninggal akibat tenggelam, sementara lainnya tewas akibat terhimpit saat berusaha memanjat pemecah ombak yang menopang pagar perbatasan.
Pejabat mengatakan sekitar 60 ribu migran telah menerobos masuk ke wilayah Spanyol di Afrika Utara tersebut sejak Kamis (30/7/2026). Namun, sebagian besar dari mereka dilaporkan telah dipulangkan ke Maroko.
"Hampir semua orang yang memasuki Ceuta kini telah kembali ke Maroko," tulis Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, di media sosial X pada Jumat (31/7/2026) malam.
Sementara itu, seorang pejabat Maroko yang mengetahui operasi tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang dipulangkan oleh Spanyol akan langsung diangkut ke kampung halaman mereka menggunakan bus atau melalui stasiun kereta api di Tangier.
1. Penyeberangan massal ke Ceuta dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah Spanyol
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mengatakan bahwa penyeberangan massal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah Spanyol. Akibat insiden itu, pemerintah mengumumkan akan memasang penghalang pembatas sepanjang 500 meter di sepanjang pemecah ombak yang menjadi lokasi berdirinya pagar perbatasan.
"Kehidupan di kota ini terganggu akibat insiden di perbatasan. Pemulangan orang-orang telah dimulai dengan lancar, tetapi prosesnya harus diselesaikan hingga tuntas. Kota ini masih belum kembali normal," kata Presiden Ceuta, Juan Jesus Vivas, seperti dikutip dari NPR.
Sementara itu, di Maroko, aparat keamanan sempat terlibat bentrok dengan para migran yang berusaha memasuki wilayah Spanyol. Dilansir The New Arab, polisi menggunakan gas air mata dan truk meriam air untuk membubarkan massa yang berkumpul di dekat pagar perbatasan serta menangkap puluhan orang.
2. Negara-negara UE lainnya tingkatkan pengawasan di perbatasan
Gelombang besar kedatangan migran ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pemerintah negara-negara Uni Eropa (UE). Presiden Komisi UE, Ursula von der Leyen, menyebut situasi di Ceuta sebagai hal yang tidak dapat diterima, sementara Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengatakan bahwa negaranya akan memperketat pengawasan di perbatasannya dengan Spanyol.
Di Italia, Perdana Menteri Giorgia Meloni juga mengancam akan menangguhkan perjanjian perbatasan terbuka Schengen dengan Spanyol demi melindungi perbatasan dan menjamin keselamatan warganya. Italia sendiri tidak berbatasan langsung dengan Spanyol.
3. Lonjakan kedatangan migran dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Spanyol bulan lalu
Dilansir Al Jazeera, Ceuta dan kota otonom Spanyol lainnya di Afrika Utara, Melilla, merupakan satu-satunya perbatasan darat antara UE dan Afrika. Kedua kota tersebut kerap didatangi oleh orang-orang yang ingin bermigrasi ke Eropa.
Untuk mencapai Ceuta, para migran biasanya berenang dari kota Fnideq di Maroko dengan menempuh jarak sekitar 5 kilometer menuju wilayah Spanyol tersebut. Sebagian lainnya menyeberang dari kota Belyounech, yang memiliki jarak tempuh yang lebih pendek.
Otoritas Ceuta mengaitkan lonjakan upaya penyeberangan ini dengan putusan Mahkamah Agung Spanyol pada Juli 2026 yang melarang aparat untuk segera memulangkan migran yang tiba melalui jalur laut. Putusan tersebut tidak berlaku bagi migran yang memasuki Spanyol melalui jalur darat.
Namun, para aktivis meragukan bahwa putusan tersebut menjadi penyebab lonjakan penyeberangan. Mereka menilai sebagian besar migran kemungkinan tidak mengetahui soal putusan semacam itu.
