Budiman Sudjatmiko Usul Bansos Tak Diberikan untuk Orang Miskin Sehat
- Kepala BP Taskin ingin bantuan difokuskan ke lansia, difabel, dan ODGJ, bukan pada orang miskin sehat.
- Warga miskin yang sehat akan diberikan pelatihan agar bisa produktif kembali bekerja atau membuka usaha.
- BP Taskin sedang menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan periode 2024-2029 setelah koordinasi dengan pihak terkait.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengusulkan agar bantuan sosial (bansos) tidak fokus diberikan kepada orang miskin yang masih sehat. Menurutnya lebih baik bantuan itu mengutamakan kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti lansia, difabel, dan orang dengan ganggu jiwa (ODGJ).
Hal tersebut disampaikan Budiman saat ditanya mengenai target utama penanganan yang diberikan BP Taskin.
Ia menjelaskan, tidak ada fokus utama dalam pengentasan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota tertentu. Hanya saja salah satu solusi yang memang selama ini sudah dijalankan melalui Kemensos ialah bantuan sosial (bansos).
"Tidak ada provinsi dan kabupaten tertentu, kami kantong-kantong kemiskinan saja, kami sudah mengidentifikasi, ada sembilan solusi," ucap dia saat ditemui di Kantor BP Taskin, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta pusat, Kamis (23/1/2025).
"Ada solusi yang selama dijalankan, solusi bantuan sosial. Itu menjadi kewenangan kementerian sosial," sambung dia.
Budiman lantas mengusulkan agar pemberian bantuan difokuskan ke kelompok yang lebih membutuhkan. Sementara bagi masyarakat yang sehat
"Hanya kami punya ide nih, idenya kira-kira nanti bantuan sosial, uang tunai, bantuan tunainya kenapa gak difokuskan saja sih untuk lansia, untuk orang dengan gangguan jiwa, atau difabel," ucapnya.
1. Warga miskin yang masih sehat didorong lebih produktif
Dia mengatakan, bagi warga miskin yang masih sehat lebih baik diberikan pelatihan agar bisa produktif kembali bekerja di berbagai sektor, atau membuka usaha.
Saat ini, pemerintah sendiri sudah memetakan pola yang akan dipakai untuk memberikan pelatihan dan investasi potensial untuk menekan kemiskinan.
"Sementara yang masih sehat-sehat, meskipun miskin, mbok dilatih untuk bisa menjadi lebih produktif, menjadi bagian dari area bisnis, area industri, area pekerjaan, area kewirausahaan di sembilan sektor, pangan, energi terbarukan, daerah berdigital, industri kreatif, perumahan, pendidikan, pengelolahan, transportasi, satu lagi ada, tapi itu kira-kira itu. Dan itu sudah kita petakan, investasinya di mana," tuturnya.
2. Fokus BP Taskin sebagai lembaga baru dan susun rencana pengentasan kemiskinan
Meski begitu, Budiman tak memungkiri, BP Taskin merupakan sebuah badan baru, bukan pecahan dari badan atau kementerian mana pun.
"Kami badan yang baru dibuat, sama sekali baru, bahkan bukan pecahan dari kementerian yang lama. Badan baru yang dibuat, lembaga di bawah presiden," jelasnya.
Mantan politikus PDIP itu mengungkap, BP Taskin sebagai lembaga baru masih berupaya menyusun struktur organisasi dan tata kelola (SOTK). Saat ini pembentukan struktural jajaran masih dalam proses. Ditargetkan SOTK BP Taskin rampung pekan depan.
"Sekarang sudah dibahas, sedang dibahas di level kementerian hukum untuk penomorannya. Insyaallah baru minggu depan keluar, begitu SOTK keluar, kami bisa meluarkan peraturan badan. Kemudian baru melakukan rekrutmen anggota," tutur Budiman.
Kemudian, BP Taskin sedang menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan periode 2024-2029. Budiman menyebut, jajarannya tengah menyusun draft laporan rencana tersebut. Ia memastikan, draft tersebut akan rampung dalam waktu dekat.
Hanya saja, BP Taskin baru akan merilis susunan rencana pengentasan kemiskinan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari Bappenas terbit.
"Cuma, kami tidak boleh mengeluarkan itu sebelum RPJMN Bappenas keluar. Jadi sebenarnya sudah siap, tinggal RPJMN-nya nanti keluar baru kita menyusun," ungkap Budiman.
"Alhamdulillah kita memang sudah koordinasi juga dengan tim dari Bappenas. Agar RPJMNnya atau Rencana Induk Pengantasan Kementerian 2024-2029 itu tidak berbeda dengan arahan RPJMN. Karena itu kami juga sering diajak diskusi, berdiskusi dengan tim Bappenas dalam merumuskan RPJMN," sambungnya.
3. BP Taskin berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
Lebih lanjut, kata Budiman, BP Taskin sudah berkoordinasi dengan kementerian yang berkaitan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan.
BP Taskin sendiri sudah menggelar dua rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah menteri. Rakor pertama dihadiri Menteri Sosial, Menteri Desa, Menteri UMKM, Menteri Kooperasi, dan Kepala Badan Usaha Statistik. Kemudian rakor kedua.dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Kesehatan.
"Ketiga, karena kami diminta melakukan orkestrasi, orkestrasi dan koordinasi kementerian/lembaga. Kami sudah, BP Taskin sudah membuat dua rapat koordinasi dengan menteri-menteri yang berkaitan dengan kemiskinan," imbuh dia.
Selain itu, BP Taskin juga menyambangi berbagai daerah di Indonesia untuk bertemu dengan pengusaha lokal. Tujuannya untuk menguatkan program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan bisnis, kewirausahaan dengan mengajak orang miskin bekerja. Sehingga penyerapan tenaga kerja berjalan dan angka pengangguran ditekan.
