Cak Imin: Bansos Itu Uang Rakyat Bukan Duit Presiden atau Menteri
Jakarta, IDN Times - Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa bantuan sosial yang dibagi-bagikan ke rakyat miskin bersumber dari dana masyarakat. Sehingga, sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan bansos agar bisa membantu daya beli.
Namun, akhir-akhir ini bansos justru diklaim bersumber dari dana Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Hal itu sempat diucapkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan ketika berkampanye di Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023 lalu.
"Bansos ini uang rakyat ya, bukan uang presiden, uang menteri apalagi uang calon presiden. Bansos itu uang rakyat yang disahkan oleh DPR," ujar Muhaimin di Jakarta Utara pada Selasa (2/1/2024).
"Jadi, kita mengoreksi pernyataan Pak Zul (Ketua Umum PAN) bahwa itu uang presiden. Bukan! Itu uang hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. Jadi, uang bansos (bersumber) dari APBN, bukan punya seseorang," tutur dia lagi.
Ada tiga jenis bansos yang tetap cair pada 2024 yaitu bansos El Nino, Program Kartu Harapan (PKH) dan kartu sembako serta beras 10 kilogram.
1. Cak Imin setuju dengan kubu Ganjar agar distribusi bansos ditunda sementara
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku juga sepakat dengan kubu Ganjar-Mahfud bahwa distribusi bansos sebaiknya ditunda dulu hingga pemilu 2024 berakhir. Sebab, menurut Cak Imin, pemberian bansos ditumpangi kepentingan elektoral terkait pemilu.
"Saya setuju, lebih baik kita tunda pemberian bansos sampai pemilu (selesai). Tetapi, harus disampaikan kepada penduduk bahwa jatah bansos akan tetap diberikan. Namun, proses penerimaannya agar tidak ada yang numpang," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.
"Jadi, sebaiknya ditunda agar tidak ditumpangi kepentingan pemilu," tutur dia lagi.
Sehingga, ia meminta kepada publik agar tidak salah paham terhadap pernyataannya. Penundaan pemberian bansos hanya hingga pemilu 2024 rampung.
"Kalau memang bisa didistribusikan tanpa ditumpangi oleh paslon, silakan dilanjutkan," ujarnya.
2. PAN minta agar bansos tetap didistribusikan tepat waktu
Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) menolak usul penundaan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama masa kampanye Pemilu 2024. Ketua DPP PAN, Zita Anjani mengatakan, sebaiknya tidak menyeret masyarakat ke dalam agenda politik paslon. Menurutnya, pemilu harus tetap menjadi pesta demokrasi yang mendatangkan kegembiraan bagi rakyat.
"Prasangka ini justru menghambat bansos untuk masyarakat. Padahal, bansos dan BLT El Nino sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, PAN tegas meminta bansos tetap dilanjutkan sesuai jadwal," kata Zita di dalam keterangan tertulis pada Selasa (2/1/2024).
Hal ini selaras dengan pernyataan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, bahwa di saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, BLT justru harus dipertahankan.
"Karena harga naik, maka ada bantuan BLT El Nino, bansos, kemudian BLT biasa. Jadi ini harus dilanjutkan, diteruskan, karena rakyat sangat membutuhkan," tutur dia pada 30 Desember 2023 lalu.
Selain itu PAN juga akan terus mendengarkan aspirasi rakyat terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Ke depan, PAN akan mendorong untuk menambah jumlah dan jangkauan bantuan bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Zulhas sebut dalam kampanyenya bansos berasal dari Jokowi
Sementara, di dalam kampanyenya, Zulhas menyebut di ruang publik bahwa sumber pendanaan bansos berasal dari Jokowi. Maka, bila bansos ingin berlanjut, publik dianjurkan untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Yang kasih bansos dan BLT siapa?" tanya Zulhas dalam kampanye di Kendal pada penghujung Desember 2023.
"Pak Jokowi!" teriak masyarakat.
"Yang suka dengan Jokowi, angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN, PAN itu Pak Jokowi, makanya kami dukung Gibran. Cocok?" kata Zulhas.
Sontak pernyataan Zulhas itu menimbulkan protes dari berbagai pihak. Salah satunya muncul dari Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima. Bahkan, ia mengaku parlemen bakal memanggil Zulhas dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan usai reses berakhir nanti.
Dia menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI. Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," kata Aria pada hari ini di kantor DPP PDIP.
