Cak Imin: Kalau Hakim Tak Diperhatikan, Mana Mungkin Hukum Ditegakkan
- Cak Imin mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim di Indonesia.
- Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menggelar mogok kerja dan audiensi ke MA dan Kemenkumham.
- Prabowo Subianto kaget dengan kondisi kesejahteraan hakim di Indonesia, meminta para hakim bersabar.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim seluruh Indonesia. Aksi itu dilakukan karena hakim menuntut kesejahteraan.
Menurut Cak Imin, hakim merupakan tulang punggung penyelesaian perkara. Mereka juga merupakan bagian dari pilar demokrasi dalam bidang yudikatif di Indonesia.
"Oya saya baru mendapat kabar ini kemarin, dan tentu ini harus disikapi serius oleh pemerintah. Hakim itu tulang punggung penyelesaian perkara, mereka juga bagian penting dari pilar demokrasi kita di bidang yudikatif," kata Cak Imin di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
1. Desak PP Nomor 12 Tahun 2012 direvisi
Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) sempat menyodorkan draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim ke Mahkamah Agung (MA). Cak Imin menilai, sikap para hakim tersebut adalah aspirasi sekaligus kritik yang harus diwujudkan.
"Ya saya kira wajar para hakim kita mengajukan Hak Keuangan dan Fasilitas. Karena memang mereka bekerja bukan untuk pribadi, tapi untuk tegaknya rule of law di negara kita," kata dia.
"Ingat, kita ini negara hukum, kalau hakimnya tidak kita perhatikan, mana mungkin hukum bisa ditegakkkan dengan baik," lanjut dia.
2. Hakim se-Indonesia gelar mogok kerja
Hakim di Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menggelar mogok kerja dengan melakukan audiensi ke pimpinan Mahkamah Agung di Gedung MA, pada Senin (7/10/2024).
Koordinator SHI, Jusran Ipandi menyampaikan audiensi dengan MA dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan salah satu agenda utama dalam rangkaian aksi ini.
Dalam audiensi dengan MA, Solidaritas Hakim Indonesia diwakili oleh tim pertama sedangkan pertemuan dengan Kemenkumham diwakili oleh tim kedua.
“Kedua pertemuan tersebut diadakan untuk melakukan rapat dengar pendapat antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan para pemangku kepentingan terkait isu-isu kesejahteraan dan perlindungan profesi Hakim,” ujar dia.
Solidaritas Hakim Indonesia juga mendorong RUU Contempt of Court segera disahkan. RUU ini mengatur perlindungan bagi hakim dari segala bentuk penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).
Para hakim yang tergabung di dalam salah satu agenda aksi ‘mogok’ kerja atau cuti bersama para hakim se-Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi ke pimpinan Mahkamah Agung di Gedung MA, Senin (7/10/2024).
Para hakim tersebut menyuarakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi Hakim yang selama ini terabaikan dalam 12 tahun terakhir.
3. Prabowo kaget tahu gaji hakim kecil
Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto meminta para hakim Indonesia bersabar sampai dirinya dilantik pada 20 Oktober 2024.
Prabowo telah menyadari kondisi kesejahteraan hakim di Indonesia saat ini. Ia mengaku kaget dengan kondisi yang terjadi.
Hal itu disampaikan Prabowo Subianto melalui sambungan telepon ke Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat audiensi bersama Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8//10/2024).
"Saya kira itu para hakim yang saya hormati. Mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian," kata Prabowo.
