Data Bansos Tumpang Tindih, Begini Respons Menko PMK Muhadjir Effendy
Jakarta, IDN Times - Menko PMK Muhadjir Effendy memperoleh laporan dari Tim Gugus Tugas RW 07 terkait data bansos pemerintah. Menurut Tim Gugus Tugas RW 07 Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, data bansos pemerintah pusat sama persis dengan data bansos dari Pemprov DKI.
"Dengan data tersebut, Pemprov DKI sebelumnya telah menyalurkan bansos untuk tahap pertama," jelas Muhadjir dalam keterangannya, Kamis (30/4).
1. Penyaluran bansos rentan tumpang tindih
Lantaran penggunaan datanya mengadopsi data dari Pemprov DKI, tim gugus tugas RW 07 Bendungan Hilir khawatir penyaluran bansos tumpang tindih. Misalnya, terdapat masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang dihimpun RT/RW setempat, namun tidak mendapatkan bantuan baik dari DKI maupun pusat.
"Jadi kalau ini bansos pemerintah dibagikan, (khawatirnya) yang sebelumnya sudah dapat bansos DKI malah dapet lagi," tuturnya.
2. Bansos Presiden akan disalurkan berdasarkan data RT/RW setempat
Menanggapi hal itu, Muhadjir mengatakan Bansos Presiden yang datang pada tahap berikutnya akan disalurkan dengan menggunakan data yang telah dihimpun oleh RT/RW setempat. Terkait tumpang tindih data tersebut, Muhajidr mengaku Kementerian Sosial akan mengoordinasikannya dengan Pemprov DKI agar segera memperbaiki.
"Untuk bansos yang datang ini pakai data yang baru saja. Data yang mereka belum menerima bansos DKI. Jangan malah tumpang tindih," ungkapnya.
3. Penyaluran bansos harus tepat sasaran
Muhadjir menegaskan, bansos perlu disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerimanya. "Dengan catatan harus akurat, mereka yang benar berhak yang menerimanya. Jangan sampai warga protes," kata Muhadjir.
